Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

makalah khi

Diposkan oleh irfan on Tuesday, January 25, 2011




PENDAHULUAN
Latar Belakang
Syari’at Islam adalah syari’at yang riil dan idiil. Riil artinya mengakui realitas kehidupan dan idiil artinya mempunyai prinsip dan cita – cita mulia untuk kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa. Syari’at Islam tidak menjadikan realitas semata sebagai asas hukum dan tidak menafikan realitas demi untuk mempertahankan cita – cita mulia. Syari’at Islam berusaha merelaisir cita – cita mulia dan mengobati realita yang dijiwai oleh kemudahan dan mewujudkan kemaslahatan.
Oleh karena itu sekalipun syari’at Islam menghendaki agar akad nikah itu untuk selama hayat dikandung badan, akan tetapi kalau dalam realitanya antara suami isteri itu sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, Islam memperbolehkan keduanya bercerai. Apabila hubungan perkawinan tetap dipertahankan, memaksa suami isteri untuk tetap bersatu, justru kemudaratan yang akan terjadi. Sekalipun demikian, bahwa perceraian hanya sebagai pintu darurat yang baru dibuka apabila keadaan memang sangat mendesak dan berbagai upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan sudah ditempuh tapi tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian adalah suatu jalan keluar yang paling baik.














A.  PEMBAHASAN

I.      Tata Cara Pengajuan Perkara Gugatan Cerai
Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang di Indonesia sendiri mengenal 2 (dua) jenis perceraian yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, dan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat 2 (dua) macam bentuk perceraian, yakni:
1. Cerai talak yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (Pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh ijin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan pengadilan agama.
2. Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (Penggugat) terhadap suami (Termohon) kepada pengadilan negeri dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama Islam di pengadilan agama.
Terkait pernyataan di atas, berikut penjelasan mengenai langkah-langkah mengajukan perceraian:
Pengajuan Gugatan
1. Suami atau isteri yang akan mengajukan perceraian harus memahami bahwa gugatan yang akan diajukan telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian sesuai ketentuan undang-undang;
2. Suami atau isteri yang akan mengajukan perceraian dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan atau mewakilkan kepada advokat/kuasa hukum. Gugatan dapat dibuat sendiri, jika tidak mengetahui format dari gugatan maka dapat meminta contoh gugatan cerai di kepaniteraan pengadilan negeri/ pengadilan agama atau lembaga bantuan hukum seperti lembaga bantuan hukum Jakarta atau LBH APIK;
3. Suami atau isteri yang akan mengajukan perceraian dapat mempersiapkan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas. Di dalam gugatan, juga dapat dimasukkan tuntutan pengasuhan anak, harta gono gini, dan lain-lain.
4. Gugatan yang telah dibuat dapat diajukan kepada:
a)     Untuk yang beragama Islam :
v          Gugatan diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal penggugat (isteri) kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat;
v          Bila anda (penggugat) bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal tergugat;
v          Bila anda dan suami tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan di daerah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
b)    Untuk yang beragama non-Islam :
v          Gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tergugat.
v          Bila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, gugatan diajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggal penggugat;
v          Bila tergugat di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggal penggugat; dan ketua pengadilan akan menyampaikan permohonan cerai tersebut kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat;
5. Gugatan yang telah dibuat, ditandatangani di atas materai dan dibuat rangkap lima (tiga rangkap untuk hakim, satu rangkap untuk tergugat dan satu rangkap untuk berkas dikepaniteraan);
6. Gugatan tersebut didaftarkan dikepaniteraan perdata pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berkompeten;
7. Saat mendaftarkan gugatan anda diharuskan membayar biaya perkara. Dalam praktiknya biaya perkara berbeda-beda untuk setiap pengadilan negeri atau pengadilan agama, maka mintalah kuitansi pembayaran atas biaya perkara tersebut.
II.      Tata Cara Pemeriksaan Perkara
Sebagaimana dimaklumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan penggabungan sekaligus gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama suami isteri. Pasal 66 Ayat (5), Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ketentuan tersebut merupakan terobosan, sekaligus pembaharuan atas ketentuan maupun praktek peradilan yang berlangsung selama ini. Karena sebelumnya tidaklah diperkenankan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan harta bersama, dengan alasan masing-masing gugatan tersebut adalah berdiri sendiri dalam bentuk gugatan perceraian berada di depan dan gugatan pembagian harta bersama menyusul di belakangnya. Jadi barulah diperbolehkan mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sesuai dengan rumusan Pasal 232 dan Pasal 126 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, ketentuan yang seringkali merugikan pihak isteri tersebut, sudah tidak berlaku lagi, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 telah memberikan hak pilih bagi penggugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan perceraiannya dengan harta bersama, ataukah ia akan mengugatnya sendiri setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap, dan tentunya pihak penggugat akan memilih atau menggabungkan kedua gugatan tersebut, karena akan lebih bermanfaat dan menguntungkannya. Di satu segi ia akan menyelesaikan kedua persoalannya sekaligus dalam satu putusan, dan di lain segi akan menghemat waktu, tenaga dan pikiran serta pembiayaan. Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa hal tersebut demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.



Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”, ini berarti bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian, sedangkan  gugatan harta bersama adalah gugatan acessoir terhadap gugatan perceraian.
Dengan demikian, cara acessoirnya dapat ditetapkan dalam suatu acuan penerapan, bahwa apabila gugatan perceraian ditolak, otomatis gugatan pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika gugatan perceraian dikabulkan, baru terbuka kemungkinan untuk mengabulkan gugatan pembagian harta bersama, sepanjang barang-barang yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Kalau gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya gugatan pembagian harta bersama mengikuti karena ia acessoir terhadap gugatan perceraian.
Dengan acuan penerapan demikian, maka dalam hal gugatan perceraian  dikabulkan, sekaligus dapat selesai bersamaan dengan pembagian harta bersama. Sehingga tercapai apa yang diamanatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Salah satu asas pemeriksaan perkara di persidangan adalah terbuka untuk umum. Dan untuk perkara perceraian Undang-Undang telah mengecualikannya dengan dilakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup. Sedang untuk perkara gugatan harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana tertuang di dalam pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
Maka dalam hal terjadinya penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, timbul permasalahan: Bagaimana teknis pemeriksaannya di persidangan pengadilan? Terhadap permasalahan ini terdapat dua kemungkinan pemecahan sebagai berikut:
Pertama, sejalan dengan didudukkannya gugatan harta bersama sebagai gugatan acessoir terhadap gugatan perceraian, maka teknis pemeriksaannya mengikuti tata cara pemeriksaan perkara gugatan perceraian. Artinya seluruh proses pemeriksaan gugatan harta bersama dilakukan bersamaan dan sekaligus dengan pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum.
Kedua, cara dan teknis pemeriksaan perkara gugatan perceraian dan tuntutan pembagian harta bersama, dilakukan sesuai dengan ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku untuk masing-masing gugatannya. Artinya seluruh proses pemeriksaan yang berkenaan dengan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, dan pemeriksaan gugatan harta bersama dilaksanakan dalam persidangan terbuka untuk umum.
Berkenaan dengan alternatif pertama, menurut pendapat kami adalah kurang tepat, dan keliru. Walaupun mungkin dalam kenyataan praktek peradilan ada juga yang melakukannya lantaran luput dari pengamatan ataupun tanpa disadari, karena tidak sesuai dengan asas umum pemeriksaan yang berlaku bagi perkara gugatan harta bersama, yakni harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. dan tidak ada ketentuan pengecualian dalam hal terjadinya penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian. Sehingga apabila dilaksanakan menurut alternatif pertama, maka mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta putusan mengenai gugatan harta bersama tersebut “batal menurut hukum” dan hanya pemeriksaan beserta putusan tentang perceraian saja yang sah menurut hukum.
Walhasil teknik pemeriksaan yang tepat dan juridis adalah mengikuti alternatif kedua. Dimana untuk perkara perceraian dilakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan pembagian harta bersama dilaksanakan pemeriksaannya di dalam sidang terbuka untuk umum.
Adapun acuan teknis pelaksanaan di dalam praktek, dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
·        Tahap pertama   : Pemeriksaan gugatan perceraian dengan segala aspeknya, sampai kepada tahap kesimpulan para pihak perkara.
·        Tahap kedua      : Kemudian baru dilanjtukan dengan pemeriksaan gugatan pembagian harta bersama dengan segala seginya sampai kepada tahap kesimpulan para pihak berperkara. Yang kesemuanya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
·        Tahap ketiga     : Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan secara rahasia.
·        Tahap keempat  : Pembacaan putusan mengenai kedua permasalahan yang digabung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.
Dengan demikian, keseluruhan pemeriksaan, baik gugatan perceraian maupun gugatan harta bersama yang digabung kepadanya beserta penetapan atau putusannya akan sah dalam juridis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III.           PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
1.     Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2.     Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3.      a. Tahapan Persidangan
a.           Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);
b.           Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar Lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat    (1 ) PERMA No.2 Tahun 2OO3);
c.           Apabila mediasi tidak behasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban,
    jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap
    jawab menjawab (sebelum pembukian). Temohon dapat
    mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HlR,
    158 R Bg)
b.     Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
                                                  i.      Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
                                                ii.      Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama /mahkamh syar'iyah tersebut.
                                              iii.      Pemohonan tidak diterima.Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4.     Apabila permohohann dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
a.      Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan hasil sidang penyaksian ikrar talak;
b.     Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memanggil Pemohon dan Temohon untuk melaksanakan ikrar talak.
c.     Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang peyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan atas hukum yang sama (Pasal 70 ayat(6) UU No 7 Tahun 1989).
5.     Setelah ikar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989).

IV.           KESIMPULAN
Sebagaimana dijelaskan diatas, apabila krisis yang dihadapi suami istri sudah dicari penyelesaiannya seoptimal mungkin akan tetapi tidak berhasil, maka kepada suami isteri diperkenankan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinannya.





DAFTAR PUSTAKA

·        Drs. Supriatna, M.Si, Hj. Fatma Amalia, S. Ag., M. Si, Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Fiqh Munakahat II. cet. I. Yogyakarta : Teras. 2009.
·        Jurnal Dua Bulanan. Mimbar  Hukum Islam No. 38 (Jakarta: PT. Tomasu, 1998), h.49-50.
·        Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1994.

{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers