Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

Skripsi Orang heheh;.. smoga bermanfaat aja lah jangan sampek di salah gunakan ya

Diposkan oleh irfan on Friday, November 05, 2010

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kehidupan manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan resiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahanya, kesalahan-kesalahannya, kealpaannya dan ketidakmengertiannya masalah metafisis. Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusiapun tidak mengetahui dibumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan, agama dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran, perampokan, pencurian hingga kematian. Belum lagi ditambah dengan ancaman mental, seperti kegelisihan mental, perilaku buruk orang-orang yang berinteraksi dengannya, ancaman intervensi illegal pemerintah dalam urusan pekerjaannya, ancaman globalisasi ekonomi, ancaman berbagai perubahan mendadak pada perundang-undangan dan lain sebagainya. Manusia terlahir dibekali dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang berasal dari Tuhan (ruh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah). Nilai tersebut merupakan pembawaan manusia sejak lahir yang bersifat alami (nature) yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT, (sunnah Allah) , dengan berbekal kedua kekuatan tersebut, manusia dituntut untuk membaca segala norma atau aturan-aturan Tuhan yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak yang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang digariskan oleh-Nya. Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Tugas tersebut merupakan beban yang berat bagi seorang manusia. Karena statusnya sebagai wakil Allah (khalifah) manusia dituntut untuk memberikan kemakmuran dan ketentraman di alam semesta, bukan sebaliknya yang seperti diprediksikan (dihawatirkan) oleh malaikat sebagai makhluk yang membawa bencana atau malapetaka di atas permukaan bumi, yaitu dengan menumpahkan darah dan kerusakan. Menurut pendapat para ahli tafsir, firman Allah tersebut memberi pengertian bahwa sebelum Adam (manusia) diciptakan telah ada makhluk lain yang mendiami bumi. Tetapi karena berbuat durhaka kepada Allah, mereka kemudian dibinasakan dan posisinya digantikan manusia. Kemakmuran di muka bumi dapat diwujudkan oleh manusia, jika dan hanya manusia tersebut mampu memahami dan memposisikan keberadaannya pada aturan yang telah ditentukan oleh khaliknya, Allah SWT. Untuk merealisasikan dan atau membuktikannya, maka manusia perlu membuat perencanaan yang matang dalam menjalani kehidupan ini, perencanaan ini bukan berarti untuk melawan takdir, tapi sebagai bentuk usaha atau ikhtiyar dalam rangka mengantisipasi akan keadaan yang tidak diinginkan, langkah yang paling tepat adalah salah satunya dengan mengikuti program asuransi. Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial, dengan kata lain asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Apabila dicermati sebenarnya banyak yang beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qadla dan qadar atau bertentangan dengan takdir, mereka beranggapan bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah dan merupakan hal yang tidak dapat ditolak, namun, dipihak yang lain bagi sebagian umat islam bahwa setiap manusia juga diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Hasr (59) ayat 18 sebagai berikut يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan." Penduduk yang mendiami Negara RI pada umumnya beragama Islam sehingga memerlukan sebuah lembaga yang bisa melindungi harta dan keluarga mereka dari musibah (asuransi), mereka membutuhkan perlindungan dari asuransi, hal itu bukan berarti tidak meyakini takdir yang mereka akan hadapi dengan usaha (ikhtiyar). Sebagai contoh dapat diungkapkan, misalnya sebuah keluarga tidak dapat hanya mengandalkan pemasukan dari kepala keluarganya saja, terlebih jika mereka mendapatkan musibah, tentunya hal ini perlu dilakukan tindak antipatif yang bisa ditanggulangi sehingga kehidupan keluarga tidak terganggu. Lain halnya bila keluarga muslim masih mengandalkan lembaga amil zakat yang dapat berfungsi secara optimal dan menyeluruh sebagai solusi, untuk itu, keluarga muslim membutuhkan sebuah lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupan keluarganya, baik dari segi harta, jiwa, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syari’ah Islam. Konsep asuransi sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, ini terbukti dengan adanya konsep aqilah, yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (Diyat) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang mengatakan : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :اقتتلت امراتان من هزيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فحتصمواالى النبى فقضى ان دية جنينها غرة عبد اووليدة وقضى دية المراة على عا قلتها.( رواه البخاري ومسلم ) “ ada dua wanita dari suku hudzail terlibat dalam perkelahian. Salah satu diantaranya lalu melempar yang lain dengan batu, kemudian dia berhasil membunuhnya termasuk membunuh janin yang terdapat didalam perut korban. Mereka kemudian memperkarakan kepada Nabi saw, lalu beliau memutuskan diyat untuk janin korban adalah (dengan memerdekakan) budak, baik laki-laki atau wanita. Kemudian beliau memutuskan diyat bagi wanita tersebut kepada “aqilah” si pembunuh tadi. Dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis sebuah putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/1994 tentang perkara asuransi yang berlatar belakang adanya musibah kecelakaan yang dialami oleh keluarga Azhar Rahman beserta dua orang anaknya, namun dari musibah itu PT Jasa Raharja memberikan santunan asuransi kecelakaan kepada ahli warisnya (istri almarhum) yang oleh ahli waris (keluarga si mayit) menuntut pembagian santunan itu karena mereka menganggap sebagai tirkah untuk dibagi secara waris. Setelah meninggal hampir lima tahun harta peninggalan tersebut tidak dibagikan sehingga mengundang reaksi dari ahli warisnya untuk meminta bagiannya masing-masing, setelah dilakukan dengan cara kekeluargaan tidak menuai hasil, maka dari pihak anak (Indra bin Azhar Rahman) dan Ibu (Hj. Fatimah binti Ali) dari si mayit menggugat terhadap istri si mayit. Inti dari gugatan tersebut adalah tentang santunan asuransi yang didapatkan oleh istri si mayit agar dibagikan sebagaimana layaknya harta peninggalan yang lain. Dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama maupun pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama, majelis hakim memberi putusan bahwa harta tersebut merupakan tirkah, sehingga harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama, kemudian ditempuh upaya hukum kasasi. Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, pada pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI memberi putusan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta tirkah, dengan alasan hukum yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 pasal 12 ayat (1). Dalam kasus yang terjadi antara anak dan ibu kandungnya ini, ada hal-hal yang menarik perhatian untuk dikaji. Di antaranya Kedudukan dana asuransi sebagai ganti rugi dari kematian dua orang anak yang turut meninggal dalam kecelakaan. Masalah ini menarik perhatian jika diasumsikan bahwa dana asuransi itu adalah harta tirkah ( harta peninggalan si mati ) yang harus di bagi di antara ahli waris . Menjadi menarik, karena ketika permasalahan status harta tersebut menjadi sengketa dan masuk kedalam ranah hukum. lebih menarik lagi ketika dua lembaga peradilan pada tingkat pertama (Pengadilan Agama) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama), menyatakan sebagai tirkah, sedangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung jusru terjadi sebaliknya. Dari pertimbangan hukum dalam putusan No.2/G/1992/PA.BNA dapat di ketahui bahwa sejumlah dana asuransi di peroleh karena kematian tiga orang , yaitu Azhar Rahman dan dua orang anaknya Miranda dan Elza . Namun demikian, dengan alasan dua orang anak tersebut masih di bawah umur, dan meninggal sekaligus, maka Majelis Hakim dalam putusannya ”Menimbang, bahwa walaupun dana asuransi tersebut timbul karena kecelakaan tiga orang penumpang yaitu Azhar Rahman, Miranda binti Azhar Rahman dan Elza binti Azhar Rahman. Namun karena Miranda dan Elza masih di bawah umur pada saat kecelakaan tersebut, dan peristiwa kematiaan sekaligus, maka dalam rangka kebersamaan antara anak dan orang tua, Majelis hakim sependapat menetapkan bahwa dana asuransi tersebut adalah merupakan tirkah ayah (almarhum Azhar Rahman) yang dapat di bagi kepada ahli warisnya. Nukilan di atas memperlihatkan sikap Majelis Hakim Pengadilan Agama Banda Aceh, di samping berpendapat bahwa dana asuransi itu adalah tirkah yang harus di bagi antara ahli waris, juga berpendapat bahwa seluruh dana asuransi itu adalah tirkah almarhum Azhar Rahman, bukan tirkah dua orang yang ikut tewas lainya yaitu Miranda dan Elza. Alasanya adalah karena mereka masih di bawah umur dan peristiwa kematiaan itu terjadi sekaligus. Tergugat merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Banda Aceh, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh melalui suratnya tanggal 8 Pebruari 1993, dalam keberatan bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama telah membagi waris uang tunjangan dari “Asuransi Jasa Raharja” dan “Asuransi Timur Jauh”, uang ganti tersebut merupakan hak tergugat, seperti ditentukan pasal 12 (1) P.P.No.17 Tahun 1965. Hakim yang mengadili perkara ini, tidak membenarkan keberatan banding tersebut. Uang tunjangan dari kedua asuransi diperoleh sehubungan dengan adanya kematian Azhar. Uang tersebut merupakan ganti rugi atas jiwa Alm. Azhar yang merupakan tanggungan pihak asuransi. Peristiwa tersebut dapat diqiaskan dengan diyat (tebusan jiwa) dalam Hukum Islam. Dari pertimbangan hukum dalam putusan No.35/Pdt.G/PTA,BNA. menyamakan dana asuransi yang diperkirakan ini dengan tirkah, dengan pengqiasan terhadap diyat (tebusan jiwa ). Dengan putusan tersebut tergugat juga belum puas, ahirnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh No. 35/Pdt.G/1993/PTA,BNA. Tanggal 27 Desember 1993 tidak mencerminkan keadilan dan terdapat kesalahan-kesalahan penerapan hukumnya serta kurang memperhatikan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang Dana Sumbangan Asuransi dan hanya berpedoman kepada surat yang dikirimkan oleh Dalhak bin Sofyan Al-Kitabi 13 abad yang lalu yang terjadi ditanah Arab dan dengan mengqiaskan isi surat tersebut tanpa meneliti dan mempedomani Peraturan Pemerintah RI yang berlaku tentang sumbangan Dana Asuransi Kecelakan tersebut telah memutuskan dengan menggunakan pikiran dan bukan menggunakan petunjuk peraturan-peraturan yang berlaku di Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Banda Aceh dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh a quo tidak mencerminkan keadilan dan tidak bijaksana dalam menerapkan hukum, seharusnya kedua pengadilan tersebut memberlakukan hukum yang khusus dalam perkara ini, yaitu Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 tentang Santunan Dana Asuransi kecelakaan ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut : a. Yang berhak mendapatkan ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; kepada orang tuanya yang sah. b. Dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian diberikan kepada korban : c. Hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang jo Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau dijalankan failisemen ; Dengan difaraidlkannya uang asuransi kecelakaan tersebut sebanyak Rp. 66.000.000,- sangat tidak bijaksana dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965, akibatnya merugikan tergugat asal/ pembanding/ pemohon kasasi . Terhadap bantahan pemohon kasasi tersebut, setelah membaca bantahan tersebut, kesan penulis adalah bahwa pihak Pemohon Kasasi tidak memahami posisi sahabat seperti Dalhak bin Sofyan dan Umar bin Khathab, sebagai pemegang peranan utama dalam kisah tersebut. Oleh karena kurang mengerti, pemohon kasasi hanya menempatkan peristiwa tersebut sebagai sebuah kisah masa lalu tanpa ada kaitannya dengan proses pembentukan hukum Islam. Masalah lain yang menarik perhatian dalam kasus ini, adalah tentang kedudukan dana asuransi, seperti dapat dibaca dalam duduk perkara di atas, keputusan sengketa ini telah diperbedakan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh disatu pihak, dan Mahkamah Agung dipihak lain. Sedangkan yang menjadi sumber perbedaan pendapat antara mereka adalah tentang status dana asuransi kecelakaan yang diterima oleh tergugat sebagai akibat dari kecelakaan kapal terbang yang membawa tewasnya suami dan dua orang anak dari tergugat, yang mana Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa dana asuransi tersebut merupakan dana ganti rugi dari kematian alm.Azhar Rahman dan kedua orang anaknya sehingga yang berhak menerima santunan tersebut adalah jandanya (dalam hal ini tergugat) sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 pasal 2 ayat 1.. Bunyi Peraturan Pemerintah tersebut jelas berbeda dengan uraian diatas, sebab jika kita berpegang kepada Peraturan Pemerintah itu, maka yang berhak mendapat dana asuransi itu hanyalah janda, meskipun masih ada ahli waris yang lain, misalnya anak kandung dan ibu kandung dari yang meninggal. Lalu bagaimana menempatkan Peraturan Pemerintah tersebut ? yang jelas, Peraturan Pemerintah tersebut dirumuskan tidak berorientasi kepada pertimbangan-pertimbangan fiqh, namun kemudian hendak diterapkan kepada Pengadilan Agama sebagai tempat menerapkan hukum fiqh. Penjelasan singkat di atas, diharapkan dapat memberikan stimulus dalam rangka memberikan sebuah analisa dimana akan timbul sebuah pertanyaan apakah dasar hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memberikan putusan tersebut sekaligus apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum waris Islam dan/atau rasa keadilan. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti tentang dasar pertimbangan yang dipakai Mahkamah Agung RI dalam memberi putusan tersebut dalam sebuah kajian skripsi, dengan judul : “ SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN DALAM TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/1994) “ B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian dan permasalahan-permasalahan yang terungkap dalam latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan masalah-masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara No. 97 K/AG/1994 ? 2. Apakah putusan Mahkamah Agung RI No.97 K/AG/1994 telah sesuai dengan hukum waris Islam dan /atau rasa keadilan ? C. Tujuan Pembahasan Adapun tujuan-tujuan yang ingin penulis capai didalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara No. 97 K/AG/1994. 2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/1994 telah sesuai dengan Hukum Waris Islam dan /atau rasa keadilan. D. Kegunaan Pembahasan Dalam penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberi kemanfaatan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : 1. Kegunaan Teoritis a. Sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Syari’ah Ahwal Al Syahsiyyah dan umumnya bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan menganalisa sebuah putusan Mahkamah Agung tentang asuransi. b. Secara teoritis pembahasan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap pertimbangan hukum majelis hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara No. 97 K/AG/1994. c. Dapat mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/1994 telah sesuia dengan hukum waris islam. 2. Kajian Praktis Secara praktis hasil dari pembahasan skripsi ini dapat menjadi titik temu antara hukum islam dengan peraturan pemerintah yang dijadikan landasan Mahkamah Agung untuk memberikan putusan tersebut. E. Penegasan Judul untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya penegasan dan penjelasan kata demi kata dari judul “ SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN DALAM TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/1994), maka perlu adanya penegasan istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut, sehingga secara operasional tidak ada kendala dalam memahami penggunaan istilah-istilah sebagai berikut : SANTUNAN : Membantu memperhatikan kepentingan orang lain . ASURANSI : perjanjian tanggungan yang dibuat oleh sebuah serikat untuk mengganti kerugian orang dengan bayaran premi tertentu. HUKUM WARIS ISLAM : Hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur’an, Sunah Rasul dan Fiqh sebagai ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan al-Qur’an dan Sunah Rasul. PUTUSAN : telah ada kepastian, telah diselesaikan Demikianlah penegasan judul dari beberapa kata yang perlu mendapat perhatian khusus sebagi basik dalam melangkah untuk memberikan pemahaman dari substansi judul diatas. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA TIRKAH DAN SANTUNAN ASURANSI KECELAKAAN A. Harta (Mal) dalam pandangan fiqh Para fuqaha mentakrifkan mal dengan : Pertama : ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحا جة “Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan menahan padanya”. Dalam pada itu ada yang mentakrifkan dengan : ما يميل اليه طبع ويجرى فيه البدل والمنع “Sesuatu yang tabiat cenderung kepadanya dan berlaku memberi dan menahan padanya”. Golongan Hanafiyah mengaitkan definisi mal ini dengan kemungkinan disimpan (Iddikhar). Mereka berbuat demikian untuk mengeluarkan manfaat dari definisi mal. Manfaat menurut mereka masuk golongan milik, tidak masuk dalam golongan mal. Mereka membedakan antara mal dengan milik. Definisi ini dikemukakan ulama Hanafiyah. Dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik. Kedua : كل ما له قيمة يلزم متلفها بضما نه "segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan" Dalam kandungan kedua definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi. Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Implikasi dari perbedaan tersebut terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas (al-gashb) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut jumhur, orang ini dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat itu mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan; sementara kendaraannya masih utuh. Namun demikian, ulama Hanafiyah tetap tidak membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Manfaat sebagai hak milik, menurut mereka, tetap boleh dijadikan mahar dalam perkawinan dan manfaat wajib dizakatkan. Implikasi dari perbedaan pendapat ulama Hanfiyah dengan jumhur ulama yang muncul akibat perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan pendapat dalam kasus sewa-menyewa (al-ijarah). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa-menyewa telah disetujui kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, kontrak sewa-menyewa rumah itu dibatalkan, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrak-kan) tidak termasuk harta yang boleh diwarisi. Akan tetapi, jumhur ulama berpendirian kontrak sewa-menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat, karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Terhentinya akad sewa-menyewa hanya dengan jauhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah. Ulama Hanafiyah Muta-akhirin (golongan belakangan) berpendirian bahwa definisi al-mal yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak konprehensif dan kurang akomodatif., karena, dalam surat al-Baqarah, 2 : ayat 29 bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya dibumi ini adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." Diantara ulama Hanafiyah Mutaahirin ini adalah Mustafa Ahmad Az-Zarqa, pakar fiqih asal Syiria dan sekarang bermukim di'Amman, Jordania, dan Wahbah al-Zuhaili, guru besar fiqh Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Mereka lebih cenderung uintuk menggunakan definisi al-mal yang dikemukakan jumhur ulama di atas, karena persoalan al-mal terkait persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini, kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai. Atas dasar itu, Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan al-mal dengan : المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس "Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi dikalangan masyarakat' B. Kepemilikan a) Pengertian Secara Etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki diakui oleh syara’ yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara’. Kata “milik” dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa arab. Secara Terminologi, ada beberapa definisi al-milk yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah sama. Al-milk adalah : اختصاص بالشئ يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء "Pengakuan khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinnya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara’. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkan kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Contoh halangan syara’ antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapannya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. b) Sebab-Sebab Pemilikan Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta disyariat islam : a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut sebagai harta yang mubah. Contohnya bebatuan disungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum seperti jual beli, wakaf dan hibah. c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat. d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang. . C. Harta Tirkah 1. Pengertian Setiap terjadi pewarisan pasti terdapat tiga unsur yang terkandung di dalamnya yaitu : 1. orang yang mewariskan/pewaris disebut muwaris 2. orang yang mewarisi/ahli waris disebut waris 3. sesuatu yang diwariskan/warisan disebut mauruts Yang disebut terakhir ini (Mauruts) lebih popular dengan sebutan tirkah, yang dimaksud dengan tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari’at untuk diwarisi oleh ahli warisnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rifai Arif : التركة هي ما حلفه الميت من مال او حق Tirkah (harta peninggalan) adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun maupun hak. Mengenai tirkah ini, Fatchurrahman mengemukakan bahwa apa-apa yang ditinggalkan tersebut diartikan secara luas, tercakup didalamnya : 1. Kebendaan dan sifat-sifat yang yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si mati yang yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena hilap, uang pengganti qisas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya. 2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain sebagainya. 3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak hiyar, hak suf’ah yakni hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh anggota serikat yang lain atau tetangganya, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya. 4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya. hak milik orang lain yang bersangkutan dengan benda-benda tersebut, disebut dengan hak 'ainiyah atau dain-'aini atau duyunul mumtazah atau duyunul-muatstaqah. 2. Perbedaan pendapat fuqaha tentang harta tirkah : a. Di kalangan fuqaha Hanafiyah terdapat tiga pendapat : 1) Pendapat yang termasyhur dari fuqaha Hanafiyah menta'rifkan tirkah ialah : harta benda yang ditinggalkan si-mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Menurut ta'rif ini yang dapat dikatakan tirkah ialah apa-apa yang termasuk dalam nomor (1) dan dua (2) saja. Tirkah ini harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang, hak wasiat dan hak ahli waris 2) Sebagian fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa tirkah itu ialah : sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi tirkah dalam ta'rif ini ialah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diterimakan kepada ahli waris 3) Sebagian mereka yang lain lagi mengartikan secara mutlak yaitu seiap harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati. Dengan demikian tirkah itu mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris. b. Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat fuqaha Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah yang berupa harta benda saja. Sedang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah. c. Ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memutlakkan tirkah terhadap segala yang ditinggalkan oleh si-mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq : وهي عند المالكيه والشافعيه والحنا بله تشمل جميع ما يتركه الميت من اموال وحقوق سواء اكا نت الحقوق ما لية ام غير ما لية Tirkah menurut Malikiyah, Syafi’iah dan Hanabilah mencakup segala apa yang ditinggalkan oleh si mati dari seluruh harta dan hak, baik hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik saja yang memasukan hak-hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah, kedalam keumuman hak-hak. Beliau mengemukakan sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang dipandangnya sebagai argumentasi yang kuat, yang berbunyi : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن بن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته (6350) "barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya. ". Segolongan ulama Hanafiyah tidak mengakui bahwa istilah "haqqon" itu termasuk Hadits. Oleh karena itu Hadits yang dikemukakan oleh Imam madhab tersebut tidak menunjukkan kebenarannya mempusakai hak-hak. Namun demikian ia mengakui bahwa ada sebagian hak-hak yang dapat dimasukkan kepada harta benda yang dapat dipusakai jika hak-hak tersebut mengikuti kepada harta bendanya. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain membenarkan perkataan "haqqon" itu lafal hadits, tetapi mereka tidak sependapat bahwa semua hak-hak yang ditinggalkan oleh si-mati itu dapat dipusakai, sebab hak-hak itu ada dua macam, yaitu : a. Hak-hak yang bersangkutan dengan tempat, yaitu hak-hak yang masih tetap berwujud selama tempat untuk menyangkutkan hak tersebut masuh berwujud, walaupun orang yang mempunyai hak yang sebenarnya telah meninggal dunia. Seperti hak menuntut qishash. Sebab jiwa si pembunuh adalah sebagai ganti jiwa si korban. Oleh karena si korban tetap memiliki hak terhadap jiwa si pembunuh, walaupun dia sudah mati, dan hak tersebut dapat dipusakai oleh ahli warisnya. b. Hak-hak yang bersangkutan dengan perbuatan, yakni hak-hak yang masih tetap berwujud selama orang yang mempunyai hak masih dalam keadaan cakap bertindak. Tetapi bila orang yang mempunyai hak sudah meninggal dunia hilanglah hak tersebut, dan oleh karena itu tidak dapat dipusakakan kepada hali warisnya, sepeti hak khiyar syarat dalam jual beli. dalam literatur lain yang digolongkan tirkah adalah harta yang diperoleh setelah wafatnya seseorang sebagai hasil suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya di masa ia masih hidup. harta seperti itu, menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang ahli fiqh dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj syarah kitab Al-Minhaj (oleh Imam Nawawi), termasuk dalam kategori tirkah. misalnya, seseorang memasang jebakan rusa disebidang hutan belukar. Setelah ia meninggal dunia, jebakan itu mengenai seekor rusa, maka rusa itu terhitung harta tirkah dari pihak yang memasang jebakan. Rusa itu menjadi tirkahnya, meskipun rusa baru itu terkena jebakan setelah ia wafat, namun yang menjadi sebab diperolehnya rusa itu, adalah pemasangan jebakan, semasa ia hidup. Masih ada beberapa hak yang bersifat kepribadian yang oleh para fuqaha tidak dimasukkan ke dalam pengertian harta benda (peninggalan) atau hak-hak yang mengikuti harta benda, seperti hak kepegawaian, hak pensiun pegawai hak perwalian dan hak perwakilan. Para fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa hak-hak bersifat kepribadian tersebut bukan termasuk tirkah yang dapat dipusakai. Hanya satu-satunya pendapat dari sekte Syi'ah Rafidlah yang membenarkan mempusakakan hak ke-khilafah-an kepada anak turun sayidina 'Ali bin Abi Thalib r.a. d. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat jumhur ulama dalam menetapkan pengertian tirkah, yaitu segala apa yang ditinggalkan oleh si-mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan hutang baik hutang 'aniyah maupun mutlaqah, sisa yang diwasiatkan dan diterimakan kepada ahli waris. 3. Hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan (tirkah) a. Biaya perawatan jenazah (tajhiz) Adalah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, menghusung dan menguburkannya. Para fuqaha sepakat bahwa biaya perawatan si mati harus diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihandan tidak sangat kurang. Kewajaran dalam membelanjakan harta benda dianjurkan oleh tuhan dalam firmann-Nya pada surat al-furqan ayat 67 : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا "dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjaannya itu) ditengah-tengah diantara yang demikian" b. Membayar hutang Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagi imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Adapaun kewajiban-kewajiban terhadap Allah yang belum sempat ditunaikan, seperi mengeluarkan zakat, pergi haji, pembayaran kafarahdan lain sebagainya, juga disebut dengan hutang, secara majazi bukan haqiqi, sebab kewajiban untuk menunaikan hal-hal tersebut bukan sebagi imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya oleh seseorang, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituntut sewaktu seseorang masih hidup. c. Washiyat Fuqaha yang bermadzhab Hanafiyah menta'rifkan washiyat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabarru') yang pelaksanaaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menta'rifkannya dengan ta'rif yang hampir sama seperi di atas. Sedang Kitab Undang-Undang Washiyat Mesir nomor 71 tahun 1946 menta'rifkan secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam washiyat, yakni mengalihkan hak memiliki harta peninggalan, yang ditangguhkan kepada kematian seseorang. D. Syarat Dan Rukun Pewarisan Islam Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meningal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-sekali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang. Oleh karena demikian pusaka-mempusakai itu memerlukan syarat-syarat seperti berikut : 1. Matinya muwarits (orang yang mempusakakan) Kematian ini bisa bersifat haqiqi artinya hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Atau kematian itu bisa bersifat mati hukmi artinya suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. 2. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarits Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarits, baik mati haqiqi, mati hukmi, mati takdiri, berhak mewarisi harta peninggalannya. 3. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai.(mawani'ul irtsi) Biarpun dua syarat pusaka-mempusakai itu telah ada pada muwarits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai harta peningalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari 4 macam penghalang mempusakai, yakni : perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan Negara. 4. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab mewarisi pada ahli waris Atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak atas harta waris. Syarat keempat ini disebutkan atas suatu penegasan yang diperlukan terutama dalam pengadilan, meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan. Adapun rukun kewarisan dalam Islam adalah sebagi berikut : 1. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. 2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi, maupun mati hukmi. 3. Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si-Muwarits lantaran mempunyai sebab-sebab mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si-Muwarits. A. Asuransi Kecelakaan Kata asuransi berasal dari bahasa belanda, assurantie, yang dalam hukum belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan. Dr.H. Hamzah Ya’cub dalam buku Kode Etik Dagang Menurut Islam, menyebut bahwa asuransi berasal dan kata dalam bahasa inggris insurance atau assurance yang berarti jaminan, dalam pasal 246 kitab undang-undang dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah : “ suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Sedangkan menurut Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah : " perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan." B. Santunan dan Evenemen 1. Santunan Dalam Asuransi Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan asuransi kerugian. Pada asuransi kerugian, apabila asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen, premi tetap menjadi hak penanggung, sedangkan pada asuransi jiwa, premi yang telah diterima penanggung dianggap sebagai tabungan yang dikembalikan kepada penabungnya. 2. Prosedur Santunan a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan : 1) Keterangan kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya. 2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat. 3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban. 4) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-Cuma. c. Bukti Lain Yang Diperlukan 1) Dalam hal korban luka.luka a) Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah. 2) Dalam hal korban meninggal dunia b) Surat kartu keluarga / surat nikah ( bagi yang sudah menikah ) d. Ketentuan Lain Yang Perlu Diperhatikan 1) Jenis Santunan a) Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan) b) Santunan kematian c) Santunan cacat tetap 2) Ahli Waris a) Janda atau dudanya yang sah. b) Anak-anaknya yang sah. c) Orang tuanya yang sah 3) Kadaluarsa Hak santunan menjadi gugur / kadaluwarsa jika : a) Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. b) Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja 3. Jumlah Santunan Besarnya santunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 Jenis Santunan Angkutan Umum Darat/Laut Udara Meninggal Dunia Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Catat Tetap (maksimal) Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Biaya Rawatan (maksimal) Rp.10.000.000,- Rp.25.000.000,- Biaya Penguburan Rp.2.000.000,- Rp.2.000.000,- 4. Evenemen dalam Asuransi Dalam pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa. Berbeda dengan asuransi kerugian, pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Mengapa tidak ada keharusan mencantumkan bahaya yang menjadi beban penanggung dalam polis asuransi jiwa ? dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meningalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap mahluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi, kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut dengan peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Evenemen ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena evenemen ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan resiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Evenemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meningalnya benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Kedua-duanya menjadi beban penanggung. C. Penanggung, Tertanggung, Penikmat Dalam hukum asuransi minimal terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenemen yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban menangani kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika terjadi evenemen matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar uang santunan, atau jika berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen, maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum milik swasta atau badan hukum milik Negara. Asuransi juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (the third party interest theory), dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris tertanggunglah sebagai yang berhak menikmati santunan. Akan tetapi bagaimana halnya jika asuransi itu berakhir tanpa terjadi evenemen meninggalnya tertanggung ? dalam hal ini tertanggung sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menikmati pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Apabila tertanggung bukan penikmat, maka hal ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penikmat selaku pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi terhadap penanggung. Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya. Apabila tertanggung mengasuransikan jiwanya sendiri, maka tertanggung sendiri berkedudukan sebagai penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Dalam hal ini tertanggung adalah pihak dalam asuransi dan sekaligus penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga (penikmat) harus dicantumkan dalam polis. D. Premi Asuransi Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waku tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi. 1. Sistem Pembayaran Premi Dasar Hukum Pelaksanaan a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. b. Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 2. Jenis Premi a. Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). b. Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 33/1964 jo pasal 2 ayat (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut c. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.34/1964 jo pasal 2 ayat (1) PP No.18/1965). 3. Besaran Premi dan Santunan a. Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Santunannya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. b. Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara. 4. Teknis Pengutipan Premi a. Iuran Wajib Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut. b. Sumbangan Wajib Pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK E. Asuransi dalam Tinjauan Hukum Islam Oleh karena persoalan asuransi ini termasuk dalam kategori masalah ijtihadiyah, maka dalam menentukan status hukumnya menurut Islam ada peluang bagi munculnya perbedaan pendapat. Sejauh ini perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat. Pertama, pendapat yang mengharamkan asuransi dalam segala bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung, antara lain, oleh Sayyid Sabiq (pengarang Fiqh Sunah), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordania), Muhamad Yusuf al-Qardawi (pengarang al-halal wa al-haram fi al-islam), dan Muhammad Bakhit al-Musa (Mufti Mesir). Pendapat tersebut mereka tegakkan di atas landasan argumen sebagi berikut : a. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (uncertainly) c. Mengandung unsur riba / rente. d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran, uang preminya bisa hilang atau berkurang. e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba. f. Asuransi termasuk aqad Sarfi, yakni jual beli atau tukar-menukar mata uang dengan tidak tunai (cash and carry) g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pendapat yang membolehkan asuransi dalam semua praktiknya sekarang ini. Pendukung pendapat ini, antara lain, adalah Abd al-wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syari’ah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd al-Rahman Isa (pengarang kitab al-muamalah al-hadisah wa ahkamuha) argumen yang mereka ajukan adalah : a. Tidak ada nash al-Qur’an dan Hadis yang melarang asuransi b. Ada kesepakatan/kerelaan antara kedua belah pihak c. Saling menguntungkan kedua belah pihak d. Mengandung kepentingan umum (maslahah mursalah), karena premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan. e. Asuransi termasuk aqad mudarabah, yakni aqad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and lost sharing (PLS) f. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta’awuniyyah) g. Diqiyaskan (analogi) dengan sitem jaminan pensiun, seperti taspen. Ketiga, pendapat yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang komersial. Pendukung pendapat ini antara lain, adalah Abu Zahra (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo, Mesir) alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan mereka mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama. Inilah secara ringkas hujah-hujah golongan modern (Ulama Kontemporer) yang mempertahankan kebolehan asuransi dan untuk menguatkan alasan, mereka mengatakan bahwa aqad al-muwalat yang ada dalam Islam selaras dengan asuransi tanggungan. Perlu diingat bahwa seseorang mengasuransikan dirinya bukan sekedar karena menghadapi kerugian akibat kematiannya, kecelakaan, atau kerusakan harta, tetapi juga untuk menghadapi kerugian tanggungan yang menimpa pihak ketiga, dan aqad al-muwalat yang demikian dapat memenuhi tujuan tersebut. Keempat, pendapat yang memandang asuransi termasuk dalam perkara yang subhat, karena tidak ada dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Konsekuensinya adalah kita dituntut untuk bersikap hati-hati. Kita baru diperbolehkan melakukan bisnis dalam keadaan darurat (emergency) atau hajat/kebutuhan (necessary). Dari semua uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa santunan asuransi kecelakaan merupakan harta tirkah, hal ini didasarkan pada asumsi sebagai berikut : 1. Santunan asuransi kecelakaan adalah sebuah hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta. 2. Santunan asuransi kecelakaan adalah harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya. 3. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya. misalnya, uang denda yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada keluarga terbunuh (pihak yang diwarisi) 4. Telah terpenuhinya syarat dan rukun pewarisan dalam Islam, dalam hal ini adalah meninggalnya muwarits. BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Dalam setiap penelitian pasti memerlukan adanya sumber data sebagai rujukan guna mendapatkan gambaran secara utuh tentang objek penelitian, maka penulis menggunakan jenis kajian pustaka bersumber pada data kepustakaan (library reseach), dengan cara mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang diangkat, yaitu berupa tulisan, pemikiran dan pendapat mufasir, fuqaha, pemikir intelektual dan lain sebagainya yang dikumpulkan, dianalisa dan diabstraksikan sehingga akan muncul teori-teori sebagai penemuan pustaka. 1. Jenis Data Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai Santunan Asuransi Kecelakaan Dalam Tinjauan Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/1994 ) 2. Sumber Data Ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam menempuh dan menemukan bahan penyusunan skripsi adalah sebagai berikut : a. Literatur Data-data yang diperoleh dari literatur perpustakaan. Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan skunder. 1) Data Primer Ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus. Sumber data primernya yaitu : a) Fathur Rahman, Ilmu Waris, Bandung : PT Alma’arif, 1975 b) Otje Salman S., Mustafa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung : Reflika Aditama, 2006 c) Nasrun Haroen, Fiqh muamalah Jakarta : Gaya media pratama, 2000 d) Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006 e) Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Jakarta : Gema Insani, 2004 . f) Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008 2) Data sekunder Adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar diri peneliti sendiri. Sumber-sumber data tersebut adalah meliputi beberapa buku dan makalah yang diperoleh dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti : a) Http;//www.Idlo.int/bandaacehawareness.Htm b) Http;//www.Jasa Raharja.Com 3. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara menghimpun buku-buku, kitab-kitab klasik, artikel serta hasil karya tulis yang dipublikasikan baik melalui media massa dan elektronik. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul kemudian dilakukan penelitian untuk disesuaikan dengan tema dari skripsi ini, selanjutnya dilakukan langkah klasifikasi data dengan cara ditulis dan diurutkan dengan tema dari setiap kerangka penulisan. 4. Teknik Analisa Data Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian library research yang bersifat kualitatif . untuk itu metode analisa data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebagian bahan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : a) Metode Deskriptif Kualitatif Yaitu mengkaji dan mengaitkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan. b) Metode Telaah Ialah meneliti atau menyelidiki metode yang diterapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 97 K/AG/1994 tentang sengketa status santunan asuransi kecelakaan. 5. Cara Pendekatan Adapun cara pendekatan terhadap permasalahan yang dibahas dengan dengan menggunakan : a) Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik-beratkan kepada penelitian suatu penelitian suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. b) Pendekatan analisis yaitu pendekatan yang relevan dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. mengumpulkan teori dan data yang relevan dalam kajian ini. b. Menyaring semua teori dan data c. Melakukan klasifikasi terhadap teori dan data d. Menggeneralisasikan semua teori dan data untuk memperoleh suatu kesimpulan. F. Sistematika Pembahasan BAB I : Pada Bab ini merupakan pendahuluan dan pembahasan skripsi. Oleh Karena pembahasan berkisar pada masalah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun skripsi ini. Dari latar belakang ini ahirnya dapat dirumuskan beberapa pokok Rumusan masalah yang menjadi pijakan dasar dalam mengembangkan pembahasan selanjutnya dan lebih diperjelas lagi dengan tujuan pembahasan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan penegasan judul yang sengaja ditampilkan untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam memahami skripsi ini, hal ini penulis anggap penting agar studi analisis ini bisa mencapai hasil yang optimal, maka dalam bab ini dikemukakan pula metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. BAB II : Bab ini adalah bab yang mengemukakan landasan teori, dan teori itu mengenai hal-hal yang menjadi petunjuk dalam penyelesaian masalah dan sebagai acuan pembahasan berikutnya, sehingga dalam bab ini dibahas secara umum tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan HARTA TIRKAH DAN ASURANSI KECELAKAAN yang terbagi dalam Sub Bab pembahasan, Sub Bab I tinjauan umum tentang kepemilikan, sekaligus sebab-sebab kepemilikan, Sub Bab II tentang tinjauan harta dan Sub Bab III tentang harta tirkah. BAB III : Bab ini berisi uraian tentang metodologi penelitian, diantaranya memuat metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang diuraikan dalam beberapa sub bab yaitu pendekatan dan jenis penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian. BAB IV : Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu unuk mencari sebuah korelasi yang sesuai untuk tataran aplikasi dari pada teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu tentang prosedur berperkara kasasi di Mahkamah Agung sekaligus pruduk-produk putusan hakim dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI. BAB V : Bab ini merupakan pokok pembahasan skripsi, yaitu bab yang menganalisa terhadap hasil penelitian hasil kajian pustaka yang merupakan buah pikiran penulis, olah inti dari persoalan yang tertuang dalam rumusan masalah. BAB VI : Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang pada hakikatnya adalah berupa pernyataan singkat tentang hasil analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis yang mengacu rumusan masalah. Bab ini diakhiri dengan saran-saran yang mempunyai relevansi dengan tujuan dan kegunaaan dalam pembahasan ini terutama bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. BAB IV PROSEDUR BERPERKARA KASASI DI MAHKAMAH AGUNG DAN PRODUK-PRODUK PUTUSAN HAKIM A. Pengertian Kasasi Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 (pasal 1 UU MA (UU No.14/1985 jo UU No.5/2004). Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 (1) UUD RI 1945) ini mengandung arti bahwa adanya kebebasan dari adanya campur tangan darii pihak kekuasaan-kekuasaan Negara lain dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisiil. Dalam kaitan tersebut di atas Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. (pasal 24A UUD RI 1945), pengertian tersebut selaras dengan pasal 31 ayat (1) UU MA (UU No.14/1985 jo. UU.No.5/2004) yang berbunyi : 1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. 2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengertian pengadilan kasasi adalah pengadilan yang memeriksa apakah judex factie tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Berbeda dengan pengertian upaya hukum kasasi yang berarti upaya agar putusan judex factie dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan. Semua itu dilakukan terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, sehingga kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung (pasal 10 ayat (3) UU No. 14/1970), hal ini dilakukan karena adanya pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama atau penetapan Pengadilan Agama (dalam perkara voluntair) maka dapat mangajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan memenuhi syarat-syarat kasasi (pasal 63 UU No. 7/1989). Selain itu, kasasi dapat juga dimintakan demi kepentingan hukum. Sedangkan untuk hukum acara kasasi dilingkungan Peradilan Agama diatur oleh UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung (pasal 55 ayat 91) UU No. 1485). B. Prosedur Perkara Kasasi 1. Permohonan kasasi didaftarkan kepada petugas meja 1. 2. Permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan. 3. Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan apabila hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya. 4. Petugas meja 1 menentukan besarnya panjar biaya kasasi yang dituangkan dalam SKUM, yang terdiri dari : a) Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI. b) Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi. c) Biaya pemberitahuan akta kasasi. d) Biaya pemberitahuan memori kasasi e) Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi f) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi pemohon kasasi. g) Biaya pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) bagi termohon kasasi. h) Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan. i) Ongkos pengiriman berkas perkara kasasi j) Ongkos jalan petugas pengiriman. k) Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada pemohon kasasi l) Biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada termohon kasasi 5. Berkas permohonan kasasi yang telah lengkap di buatkan SKUM dalam rangkap tiga ; a) lembar pertama untuk pemohom kasasi b) lembar ke dua untuk pemegang kas c) lembar ke tiga di lampirkan dalam berkas permohonan kasasi 6. Petugas meja 1 menyerahkan berkas permohonan kasasi yang di lengkapi dengan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar biaya perkara kasasi yang tercantum dalam SKUM kepada pememgang kas. 7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran panjar biaya perkara kasasi harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM. 8. Permohonan kasasi dapat di terima apabila panjar biaya perkara kasasi yang tercantum dalm SKUM telah dibayar lunas. 9. Pemegang kas membubuhkan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal keuangan perkara kasasi. 10. Apabila panjar biaya perkara kasasi telah di bayar lunas, maka panitera pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang di lampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi . 11. Permohonan kasasi yang telah terdaftar, dalam waktu 7(tujuh) hari harus telah di beritahukan kepada pihak lawan . 12. Memori kasasi, selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah permohonan kasasi terdaftar, harus sudah di terima pada kepaniteraan Pengadilan Agama. Apabila dalam waktu tersebut memori kasasi belum di terima, pemohon kasasi dianggap tidak menyerahkan memori kasasi. penghitungan 14 (empat belas) hari tersebut sama dengan pada angka 3 di atas. 13. Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari salinan memori kasasi harus di beritahukan kepada pihak lawan . 14. Kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diberitahukanya memori kasasi, harus sudah disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada pihak lawan. 15. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima kontra memori kasasi, Pengadilan Agama memberitahukan kepada pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan dibuatkan Relaas pemberitahuan 16. Para pihak dapat memeriksa berkas perkara (inzage) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di terimanya pemberitahuan dengan dibuatkan akta pemeriksaan berkas (inzage). 17. Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas permohonan kasasi berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung. 18. Apabila syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi, berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung (pasal 45 A ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004). 19. Yang dimaksud dengan syarat formal permohonan kasasi adalah tenggang waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi, yang di tentukan dalam pasal 46 dan 47 UU No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004. 20. Penitera Pengadilan Agama membuat surat keterangan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal. 21. Berdasarkan surat keteranggan panitera tersebut dan setelah meneliti kebenaranya, Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. 22. Salinan penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut pada butir 21 di atas diberitahukan/disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku. 23. Dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut, maka putusan yang di mohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum. 24. petugas kepaniteraan mencatat kode "TMS" (tidak memenuhi syarat formal) dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara. 25. Ketua Pengadilan Agama melaporkan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri penetapan tersebut ke Mahkamah Agung. 26. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung dikirim oleh pemegang kas melalu bank BRI cabang Veteran-Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat. Rekenng Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimanya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 27. Tanggal penerimaan memori kasasi dan kontra memori kasasi harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan Kasasi. 28. Ketua Pengadilan Agama harus membaca putusan kasasi dengan cermat dan teliti sebelum menyampaikan kepada para pihak. 29. fotokopi Relaas pemberitahuan amar putusan kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. C. Alasan-alasan kasasi 1. Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan (pasal 29 UU No. 14/85). 2. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan Peradilan karena : a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.(pasal 30 UU No. 14/1985) 3. apabila terhadap suatu penetapan Pengadilan Agama yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding maka dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan atau alasan-alasan tersebut di atas. 4. apabila terhadap suatu putusan atau penetapan Pengadilan Agama telah dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama maka yang dimintakan kasasi adalah putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, karena dengan banding tersebut berarti putusan atau penetapan Pengadilan Agama telah masuk atau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama. D. Produk-Produk Putusan Hakim 1. Produk Hakim Pengadilan Agama Secara detail Pengadilan Agama memberikan keputusan bahwa santunan asuransi dari asuransi timur jauh merupakan harta tirkah (peninggalan) yang harus dibagikan kepada semua ahli waris, alasan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banda Aceh ialah sesuai dengan pengertian tirkah yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa, tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan si mayat dari hartanya secara mutlak (Ta’rif Hanafi), Syafi’i, Hambali. Merupakan tirkah itu mencakup seluruh apa yang ditinggalkan si mayat dari harta-hartanya maupun hak-haknya, baik itu berbentuk hak kebendaan atau bukan. Alasan ini juga didukung oleh adanya INPRES No.1 Tahun 1991 tentang KHI telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan tirkah adalah harta yang ditinggalkan pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. berdasarkan pengertian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa asuransi kecelakaan tersebut merupakan hak si pewaris, (pasal 12 (2) Peraturan Pemerintah No.17 /1965) terhadap pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 urutan pertama harus ditafsirkan sebagai si tertunjuk untuk menerima uang asuransi kecelakaan (bukan untuk memiliki seluruhnya) sedangkan uang yang diterima tersebut harus dianggap sebagi tirkah yang harus difaraidlkan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Alasan yang lain adalah bahwa hak atau tunjangan asuransi tersebut timbul karena transaksi yang timbul selama ikatan perkawinan almarhum dengan tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hak tersebut merupakan harta bersama (ps. 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Pengadilan Agama Banda Aceh juga memberi putusan bahwa walaupun tunjangan asuransi timbul karena kecelakaan tiga orang penumpang yakni Azhar, Miranda dan Elza, namun karena kedua orang lainnya masih dibawah umur, maka menurut Majelis Hakim, tunjangan dana asuransi tersebut merupakan tirkah almarhum Azhar yang dapat di faraidl kan terhadap ahli warisnya. 2. Produk Hakim Pengadilan Tinggi Agama Secara detail Pengadilan Tinggi Agama memberikan putusan yang sama dengan Pengadilan Agama bahwa santunan asuransi tersebut merupakan harta peninggalan si mayit (tirkah) tetapi ada perbedaan dari alasan yang dikemukakan, Pengadilan Tinggi Agama menggunakan dasar pengqiasan asuransi terhadap diyat (tebusan jiwa), ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah kisah yang terjadi 13 abad yang lalu ketika Umar bin Khatab berpendapat bahwa isteri tidak bisa mendapat waris dari diyat suaminya, menurut beliau diyat itu hanya untuk keluarganya, mendengar pendapat tersebut sahabat Dalhak Bin Sofyan Al-Kitab lalu menulis surat kepada Khalifah Umar Bin Khatab yang isinya mengatakan حدثنا قتيبة واحمد بن منيع وغير واحد قالوا اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر الد ية على العا قلة ولا ترث المراة من د ية زوجها شيئا, فااخبره الضحاك بن سفيان الكلابى "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان ورث امرءة الشم الدبائي رضي الله عنه من دية زوجها" (روه احمد وابو داود والتر مذي وقال حديث حسن صحيح) Qutaibah dan Ahmad bin Mani’ dan lain-lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyab berkata : Umar berkata : uang tebusan ini diserahkan kepada saudara-saudara laki-laki, dan istri tidak mewarisi sedikitpun dari tebusan suaminya. Lalu Adhahak bin Sufyan memberitahukan kepada Umar bahwa Rasulullah mengirim surat kepadanya : berilah warisan kepada istri Asy-Syam Ad-dhibabi dari tebusan suaminya (HR. Ahmad Abu Daud & Turmudzi berkata : Hadis ini Hasan Shahih). Setelah membaca surat tersebut, Umar bin Khattab menarik pendapatnya dan berkata : لو لم نسمع هذا لقسمنا بخلا ف "Seandainya kami tidak mendengar ini, niscaya kami akan memutuskan hukum dengan putusan yang berbeda." 3. Produk Hakim Mahkamah Agung Berbeda dengan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI bahwa santunan asuransi kecelakaan tersebut bukanlah harta tirkah, tapi sebagai ganti kerugian pertanggungan, pertimbangannya adalah bahwa ketentuan itu sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1965 pasal 12 ayat (1), yang menegaskan bahwa, yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah. BAB V ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.97K/AG/1994 A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) Penelitian tentang Putusan Mahkamah Agung No.97 K/AG/1994 dapat diidentifikasikan sebagai penelitian HIPS dimensi qadha (keputusan satuan penyelenggara peradilan) berkenaan dengan pranata kekerabatan. Ini difokuskan pada pembahasan isi keputusan Mahkamah Agung, dalam hal ini adalah putusan (vonis atau qadha) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (rechtskracht). Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa, sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (lihat penjelasan pasal 57 ayat (2) UU No.7 tahun 1989). Kerangka berpikir dalam penelitian itu terdiri atas enam komponen, yakni : (1) sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum tidak tertulis, antara lain Al-Qur'an, kitab Hadis, dan kitab Fiqh; (3) hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan; (4) hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha; (5) pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan; (6) putusan Mahkamah Agung yang berupa naskah. Hubungan antara berbagai komponen itu dapat diperagakan dalam gambar dibawah ini. Hubungan Searah (langsung) Hubungan Searah (tidak langsung) Hubungan Fungsional Berkenaan dengan hal di atas, maka dapat dirumuskan kerangka berpikir makro sebagaimana berikut ini : Pertama, putusan pengadilan mempunyai dimensi ganda. Disatu pihak, putusan itu merupakan wujud penerapan atau penampakan hukum (izhhar al-hukm) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (legal case). Dipihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum (rechtsfinding) oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substantif) maupun hukum formal (prosedural). Hukum tertulis itu bersumber pada peraturan perundang-undangan pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 serta pasal 62 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo.Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan (nizham al-qadha), yang dipengaruhi oleh civil law system sebagaimana dianut dibeberapa Negara Eropa kontinental, antara lain Belanda. Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan kepada hukum tidak tertulis, terutama doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Disamping itu, dalam berbagai hal, didasarkan kepada perilaku manusia yang mempola, dan mengikat (al-adah). Hukum tidak tertulis itu merupakan bagian tatanan hukum nasional yang bersifat majemuk. Keempat, dalam proses pengambilan keputusan Pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 27 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. UU Nomor 35 tahun 1999 jo.Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Hal itu memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan atau penemuan hukum baru. Kelima, putusan Pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan (hukum acara) yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan mutlak (absolute competentie) maupun kekuasaan nisbi (relatief competentie). Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (rechtskracht) menjadi yuriprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Melihat dari uraian kerangka berpikir diatas maka dapat diambil suatu analisa bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama adalah karena putusan yang diambil tidak berdasarkan pada hukum tertulis baik hukum material (substantif) dan hukum formal (prosedural). Yaitu adanya perundang-undangan yang sudah mengatur dengan jelas masalah santunan asuransi kecelakaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 yang berbunnyi : Pasal (31) 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dari ketentuan yang berlaku pada pasal di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah pada poin (b) artinya bahwa pengadilan-pengadilan dibawahnya telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965, dan diikuti dengan poin (c) yang memberikan konsekuensi batalnya putusan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sejatinya jika Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dianggap Mahkamah Agung RI telah salah menetapkan hukum, seyogyanya Mahkamah Agung RI menyatakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang dalam kompetensi absolutnya untuk memeriksa perkara ini, mengingat selama ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama idak pernah menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai sumber hukum materilnya. B. Analisis Hukum Materiil Hukum Waris Islam adalah Hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur’an, Sunah Rasul dan Fiqh sebagai ijtihad para fuqaha dalam memahami ketentuan al-Qur’an dan Sunah Rasul. Jika akan dikompromikan dengan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara ini, maka perlu bekerja lagi untuk mencari padanannya dalam berbagai macam sebab pemilikan dalam kajian fiqh. Di antara sebab pemilikan dalam fiqh adalah hadiah dan wasiat. Dengan membaca bunyi peraturan pemerintah tersebut jelas idak dapat dikategorikan kepada hadiah dalam fiqh dalam arti yang sesungguhnya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa dana asuransi itu merupakan ganti kerugian pertanggungan. Ganti rugi jelas berbeda dengan hadiah karena di antara keduanya terdapat perbedaan mendasar. Pada hadiah, tidak ada pihak yang dirugikan sehingga bukan merupakan ganti dari sesuatu. Pada dasarnya sesuatu yang akan dihadiahkan, bukan merupakan hak dari tempat berhadiah. Oleh karena itu, jika pihak yang akan memberikan membatalkan niatnya untuk berhadiah, pihak yang akan diberi hadiah tidak berhak menuntutnya. Sedangkan salah satu ciri dari suatu hak, bilamana hak itu tidak dipenuhi, maka yang punya hak berhak Menuntut pihak yang memegang haknya itu untuk menyerahkannya. Sedangkan dana asuransi, bilamana pihak perusahaan enggan membayarnya, maka pihak tertanggung berhak menuntut. Itu tandanya, dana asuransi bukan semata-mata hadiah dalam arti yang sesungguhnya. Dana asuransi sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak tertanggung. Atau dengan kata lain, dana asuransi itu harus dibayarkan disebabkan korbannya tertanggung, sehingga oleh karena itu dana itu menjadi hak dari pihak tertanggung, bukan semata-mata hadiah dari pihak perusahaan. Jika dana asuransi seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah itu tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah dalam arti yang sesungguhnya, apakah bisa dikategorikan sebagai wasiat. Untuk membandingkan dana asuransi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerinah ke dalam kategori wasiat, hanya bisa dilakukan bila didasarkan atas asumsi bahwa dana asuransi itu adalah hak milik pihak yang meninggal yang didapatkan setelah meninggal tetapi sebagai hasil dari sebab yang telah dilakukannya semasa ia masih hidup, atau sebagai ganti rugi dari hilangnya nyawa seperti halnya dana denda pembunuhan (diyat). Berdasarkan asumsi inilah baru kita dapat membandingkan apakah sama dengan wasiat atau berbeda. Karena, harta yang sah diwasiatkan oleh seseorang adalah hak miliknya sendiri. Dalam kasus yang sedang dibahas ini, yang sah diwasiatkan oleh almarhum Azhar Rahman, adalah hartanya sendiri, baik secara riil telah berada ditangannya waktu ia masih hidup, atau belum seperti hasil jebakan yang dipasangnya di masa hidup yang baru mengena setelah ia wafat. Untuk lebih jelas, baiklah sepintas kita kemukakan pengertian dan syarat-syarat wasiat yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Wasiat, seperti dikemukakan oleh Dr.Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, adalah : " pemindahan hak milik seseorang kepada pihak lain secara sukarela, sedangkan realisasinya setelah pihak washi (yang berwasiat) meningal dunia, dan hak milik yang dipindahkan itu baik berupa benda atau manfaat ". kemudian perlu pula diketahui beberapa persyaratan yang berhubungan dengan wasiat Syarat-syarat wasiat dapat ditinjau dari berbagai aspek. Ada yang merupakan syarat-syarat dari pihak yang berwasiat, ada syarat–syarat yang berhubungan dengan benda yang diwasiatkan, syarat-syarat pelaksanaan wasiat, dan ada pula syarat-syarat yan berhubungan dengan orang sebagai pihak yang menerima wasiat Yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas ini adalah yang disebut terakhir ini, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan yang menerima wasiat. Diantara syarat-syarat yang berhubungan dengan pihak yang menerima wasiat adalah bahwa pihak yang menerima wasiat itu bukan ahli waris dari pihak washi (yang memberi wasiat). Para ulama dikalangan Sunni, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat tentang terlarangnya berwasiat kepada ahli waris sendiri. Alasannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Umamah, bahwa Rosulullah bersabda : "sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap orang yang punya hak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris". Maksud hadist tersebut adalah bahwa Allah telah menetapkan kadar pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris seperti yang terdapat didalam hukum warisan. Oleh sebab itu, seseorang tidak lagi dibenarkan berwasiat kepada ahli warisnya. Dr.Wahbah az-Zuhaili mengemukakan penjelasan lebih jauh bahwa yang dimaksud dengan larangan yang terdapat dalam hadits tersebut ialah bilamana terdapat ahli waris lain selain ahli waris tempat berwasiat. Misalnya, bilamana seseorang mempunyai dua orang anak, maka seorang ayah dilarang berwasiat kepada salah seorang dari dua anaknya. Sebab, bila dibenarkan berwasiat kepada salah seorang ahli waris tanpa izin yang lain akan membuka pintu ketidakadilan yang akan membawa perpecahan keluarga. Berbeda dengan pendapat tersebut, dikalangan Syi'ah Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah, berpendapat tidak ada larangan berwasiat kepada salah seorang ahli waris dalam batas sepertiga harta tanpa memerlukan izin ahli waris yang lain. Undang-undang wasiat di Mesir tahun 1946 memberlakukan pendapat Syi'ah tersebut yang menegaskan boleh berwasiat kepada ahli waris dalam batas sepertiga harta tanpa memerlukan adanya izin dari ahli waris yang lain. Sedangkan Undang-Undang Wasiat Syiria memberlakukan pendapat jumhur Ulama tersebut di atas, yang menegaskan tidak sah berwasiat kepada ahli waris kecuali ada izin dari ahli waris yan lain. Bila dicermati isi dari Peraturan Pemerintah tentang dana asuransi, dari segi pelaksanaannya mungkin dapat dikategorikan kepada praktik wasiat dengan syarat isi Peraturan Pemerintah tersebut telah diketahui lebih dulu dan mendapat persetujuan baik secara tegas atau dengan cara tidak pernah membantahnya dari pihak ahli waris almarhum Azhar Rahman. Dengan adanya persetujuan tersebut, berarti seolah-olah Azhar Rahman berkata bahwa jika terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia, maka uang ganti ruginya diserahkan kepada istri (jandanya). Namun, sepanjang berpedoman kepada pendapat mayoritas Ulama Sunni, dalam kasus ini ada sebuah persyaratan yang tidak terpenuhi, yaitu adanya izin dari pihak ahli waris selain istri, seperti anak dan ibu kandungnya. Seperti kita kemukakan di atas, wasiat kepada ahli waris baru dianggap sah bilamana terdapat izin dari pihak ahli waris yang lain. Dalam kasus yang sedang dibahas ini, jelas tidak ada izin dari ahli waris lain, seperti anak dan ibu kandung dari pihak yang meninggal. Kecuali, jika kita berpedoman kepada madhab Syi'ah yang membolehkan wasiat kepada ahli waris tanpa izin ahli waris yang lain, namun perlu dicatat, seperti dikemukakan tadi, Syi'ah hanya membenarkannya dalam batas sepertiga dari harta kekayaan yang meninggal. Dilihat dari sisi ini bilamana tidak bisa menempatkan dana asuransi sebagi tirkah, maka alternatif lain menempatkannya sebagi wasiat dari pihak yang meninggal meskipun tanpa izin dari para ahli warisnya sesuai dengan pendapat kalangan Syi'ah, akan tetapi hanya sah sebatas sepertiga dari harta peninggalan dari pihak korban. Bilamana jumlah dana asuransi itu melebihi kadar sepertiga dari keseluruhan harta pihak yang meninggal dunia, maka selebihnya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, selebihnya itu dianggap tirkah yang harus dibagi diantara ahli warisnya. Dengan adanya upaya mengkompromikan hukum fiqh dengan Peraturan Pemerintah seperti dikemukakan di atas, diharapkan terhindar dari adanya kesan saling bertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Hukum Islam yang menjadi keyakinan masyarakat yang mengangkat perkaranya ke Pengadilan Agama, sekaligus akan tercapai adanya keadilan dalam putusan-putusannya. Santunan asuransi kecelakaan bagi korban meninggal dunia bagi penumpang kendaraan umum, pribadi, dan diluar angkutan lalu lintas akibat pengoperasiannya, tidak ada dalil yang menerangkan hal itu, karena merupakan masalah ijtihadiyah. Metode yang digunakan untuk menetapkan santunan asuransi kecelakaan bagi korban meninggal dunia adalah qiyas. Qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang ada nash-nya dengan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya lantaran ada persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa hukum tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas menjadi sumber hukum syari'at bagi hukum-hukum amal perbuatan manusi dan berada pada tingkatan keempat. Penempatan metode qiyas untuk sesuatu yang tidak ada nash-nya yang jelas, mempunyai beberapa rukun yaitu : (1) Al-Ashl (الاصل) : sumber hukum yang berupa nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukumnya. (2) Al-Fur' (الفروع) sesuatu yang tidak ada ketentuan nashnya. Al-Hukm (الحكم) hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari ashl kefar'i (cabang). (4) Al-Ilat (العلة) alasan serupa antara ashl dan far'. Syarat-syarat menetapkan rukun qiyas yaitu : 1. asal, ditetapkan dengan nash, 2. cabang, tidak ada syarat yang mengatur sesuatu yang diqiaskan. 3. hukum yang disamakan dengan cabang dengan jalan qiyas harus memenuhi syarat : (a) merupakan hukum syara' yang ditetapkan nash. (b) ilat yang ada pada hukum asal hendaknya dapat terjangkau akal. (c) hukum asal merupakan hukum yang tidak dapat ditakhsis (dikhususkan). 4. Ilat, ilat dapat dijadikan alasan qiyas mempunyai syarat-syarat yaitu : (a) ilat itu merupakan sifat nyata. (b) ilat itu merupakan sifat yang pasti atau tertentu dan terbatas, serta dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan cara membatasi atau lantaran adanya sedikit perbedaan. (c) ilat harus ada sifat sesuai, yaitu adanya dasar asumsi dalam mewujudkan hikmah hukum. (d) ilat itu harus tidak merupakan sifat terbatas pada asal, artinya ada beberapa karakteristik dan bisa diwujudkan atau dijumpai pada selain asal. Santunan asuransi kecelakaan dalam istimbath hukum, istimbat ialah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya, proses qiyas sebagai berikut : (1) Ashl : Surat An-Nisa ayat 92. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا… Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (An-Nisan 4:92 ) (2) hukum : wajibnya (pembunuh) membayar diyat kepada ahli waris korban. (3) cabang : untuk korban meninggal bagi penumpang kendaraan umum, pribadi, dan diluar angkutan lalu lintas akibat pengoperasiannya. (4) ilat, santunan asuransi kecelakaan diberikan kepada ahli warisnya, karena adalah pihak penumpang yang dirugikan oleh pengelola kapal terbang. Penetapan rukun-rukun di atas telah memenuhi syarat-syarat yaitu : (1) asal, surat An-Nisa ayat 92. (2) cabang, tidak ada syarat yang mengatur sesuatu yang diqiyaskan. Hukum yang disamakan dengan cabang telah memenuhi syarat-syarat berikut : (a) hukum wajibnya pembunuh membayar diyat atas pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja kepada ahli waris berdasarkan surat An-Nisa ayat 92. (b) ilat hukumnya terjangkau akal, ahli waris mendapat kerugian dengan kematian korban pembunuhan tidak sengaja. (c) hukum wajib membayar diyat kepada ahli warisnya, berlaku untuk semua pembunuhan idak sengaja baik yang menggunakan alat, atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kematian, sebab hukum ini tidak dikhususkan (takhsis). Ilat telah memenuhi syarat-syarat : (a) kematian anggota keluarga berakibat ahli waris menderita kerugian kehilangan anggota keluarganya dan itu bisa dilihat panca indra. (b) pembayaran diyat bagi pembunuhan tidak sengaja, diserahkan kepada ahli warisnya sebagai pihak yang dirugikan, demikian pula santunan asuransi kecelakaan, perbedaannya pada pembayaran diyat dilakukan oleh pembunuh sedangkan santunan asuransi kecelakaan oleh PT Jasa Raharja. Jika sengketa ini dalam kenyataanya menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang telah didalilkan oleh Pengadilan a quo seharusnya tidak dinyatakan sebagai keliru dalam menerapkan hukum, sehingga Mahkamah Agung RI cukup dapat memperbaiki putusan, tidak dengan membatalkan putusan a quo. BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa : 1. Pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung RI dalam memberikan putusan No.97.K/AG1994 adalah karena putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tidak berdasarkan pada hukum tertulis baik hukum material (substantif) dan hukum formal (prosedural), Yaitu adanya perundang-undangan yang sudah mengatur dengan jelas masalah santunan asuransi kecelakaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965. Dalam konteks ini sebenarnya dapat dipahami jika Mahkamah Agung RI kurang tepat dalam memberikan putusan, seharusnya Mahkamah Agung RI justru menyatakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang memeriksa perkara ini. 2. Bahwa dalam tinjauan Hukum Waris Islam santunan asuransi kecelakaan adalah tirkah. karena merupakan tirkah, maka bisa dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi dengan hak-hak dan kewajiban yang belum terselesaikan selama masa hidupnya. Atau ada alternatif lain sebagai wasiat jika hal ini akan dikompromikan dengan Peraturan Pemerintah, tapi ada izin dari pihak ahli waris yang lain, atau tanpa izin dari pihak lain tapi perolehannya tidak boleh lebih dari sepertiga, kadar perolehan ini menurut penulis sebagai hal yang adil yang sesuai dengan Hukum Waris Islam. B. Saran 1. Masalah status santunan asuransi kecelakaan adalah masalah ijtihadiyah yang mana dalam istimbat hukumnya menggunakan metode qiyas, tapi hal ini akan berbenturan ketika dihadapkan pada Peraturan Pemerintah sehingga dalam pengkompromiannya masih mengikutkan pada pendapat Syi'ah, menurut hemat penulis sebaiknya pemerintah menyusun Undang-Undang yang mengatur khusus masalah asuransi syariah, supaya ketika terjadi persengketaan putusan-putusannya lebih memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. 2. Institusi peradilan adalah tempat dimana para berperkara mencari keadilan, tapi bila yang terjadi adalah sebagaimana yang ada dalam kasus ini, maka alangkah baiknya jika institusi peradilan melakukan perlakuan yang khusus sehinggga bisa mencegah perkara menjadi berlarut-larut, dengan mengingatkan bahwa gugatan mereka dianggap tidak bermoral, tidak layak dilakukan dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan, karena putusannya akan mengakibatkan permusuhan atau bahkan perpecahan keluarga. dalam kasus ini penulis merasa tidak ada kekosongan hukum, sebagai Negara yang menganut paham civil law system, perlu segera diwujudkan Undang-Undang tentang Asuransi Syariah sebagai payung hukum atas sengketa keasuransian bagi umat Islam sebagai hukum terapan (materil) Peradilan Agama. DAFAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006 A.Hassan, Al-Faraid (Ilmu Pembagian Waris), Surabaya : Pustaka Progresif, 2003 Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007. Ali Yafie, Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas fiqh Sosial, Bandung: Penerbit Mizan, 1994 A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005. Cet..VI. A.Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta : Gama Media, 2002. Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Fathur Rahman, Ilmu Waris, Bandung : PT Alma’arif, 1975 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006 Heris Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Ekonisia, 2007. AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta : Prenada Media, 2005, Cet 2 Lexy j. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosda Karya, M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah : Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Juz 2 Jakarta : Lentera Hati, 2007. Cet. VIII Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Jakarta : Gema Insani, 2004 Nasrun Haroen, Fiqh muamalah, Jakarta : Gaya media pratama, 2000 -----------------, Filsafat dan mistisisme, Jakarta : Bulan Bintang, 1985 Otje Salman S., Mustafa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung : Reflika Aditama, 2006 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta : Modern English Press. Satria Efendi M.Zain, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah), Jakarta : Prenada Media, 2004 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunah, Juz 6-10, Bairut : Dar Al-Fikr. Suharawardi K. dkk, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), Jakarta : Sinar Grafika, 2008 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XI,Jakarta : Rineka Cipta, 2002 Salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 97 K/AG/1994 Tengku Muhammad Hasybi Ash-Shiddieqy, Tafsir An-Nur, Juz 1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1904-1975 --------, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang : Pustaka Rizki Putera, 2009. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian .Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiyah : Dasar Metode Dan Teknik, Edisi VII (Bandung : Tarsito, 1999. Http : www. Badilag.net Http;//www.Idlo.int/bandaacehawareness.Htm Http;//www.Jasa Raharja.Com Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. .

{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers