JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and
Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** The Hack3r *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

Sabtu, Juni 05, 2010

WAKAF DAN UPAYA MEMBERDAYAKAN POTENSINYA SECARA PRODUKTIF DI INDONESIA



 BAB I
PENDAHULUAN
Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikruskan, berjumlah S$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES).
Kalau mereka bisa, mengapa Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini tak mampu. Masyarakat Islam Indonesia mampu melakukan, bahkan lebih dari itu, jika benar-benar serius menangani hal ini. Apalagi, pemberdayaan wakaf di Indonesia kini sudah diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqh yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya.
Persoalannya, masih muncul perbedaan faham di tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf ke arah produktif, oleh karena itu perlu adanya persamaan faham tentang apa dan bagaimana memberdayakan potensi perwakafan di Indonesia menuju yang lebih produktif dengan menggali berbagai kemungkinan jalan ke arah itu. Tulisan ini berupaya memberikan kontribusi untuk menjawab persoalan tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Landasan Hukum Wakaf
1. Pengertian
Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan)”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar dari ungkapan waqfu al-syai’ yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.
Secara gramatikal, penggunaan kata “auqafa” yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja “waqaftu” tanpa memakai hamzah (auqaftu). Adapun yang semakna dengan kata “habistu” adalah seperti ungkapan “waqaftu al-syai’ aqifuhu waqfan”. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:
Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.
Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.
Ketiga, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah habsul mali yumkinu al-intifa’u bihi ma’a baqa’I ainihi ‘ala mashrafin mubahin (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepaa jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.
Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih.
Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
2. Wakaf Menurut Al-Quran dan Hadis serta Hukum Positif.
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual.  Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. al-Baqarah (2): 261-262).
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267). 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92) 
Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi  menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah
عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة
“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatikan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya’. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).
Hadits lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya,  dan anak soleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu Daud).
Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.
Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004.
B. Syarat dan Rukun Wakaf dalam Konteks Fiqh Indonesia
Rukun wakaf dalam hukum fiqh ada empat yaitu: (1) orang yang berwakaf (al-waqif). (2) benda yang diwakafkan (al-mauquf). (3) orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi/nadzir). (4) lafadz atau ikrar wakaf (sighah). Sedangkan dalam UU Wakaf Pasal 6 yang merupakan fiqh Indonesia yang telah diundangkan, selain 4 rukun tersebut, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi 6 unsur, yaitu 4 unsur tersebut ditambah dengan dua unsur lain yaitu: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.
Dalam konteks ini, wakif meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.
Adapun pihak nazhir bisa dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi atau badan hokum yang bisa menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan yaitu pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas, organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, badan hukum itu  dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: al-mauquf harus barang yang berharga, al-mauquf harus diketahui kadarnya, al-mauquf dimiliki oleh wakif secara sah, al-mauquf harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan). Harta benda wakaf bisa berbentuk benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang termasuk benda tidak bergerak antara lain:
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain:
a. uang,
b. logam mulia,
c. surat berharga,
d. kendaraan,
e. hak atas kekayaan intelektual,
f. hak sewa dan
g.benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.
Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi
a. sarana dan kegiatan ibadah
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf yang selama ini masih terbatas digunakan untuk tujuan ibadah saja (yang berwujud misalnya: pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan) adalah kurang tepat. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga bagian dari ibadah.

C. Sejarah dan Perkembangan wakaf di Indonesia
Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang.  Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing.
Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya al-Ka’bah al-Musyarrafah oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka’bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah Swt.
Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. 
Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. 
Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.
Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.
Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.
Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf.
Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang.  Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang  yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.
Dengan demikian, ternyata dalam perjalanan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan insyaAllah akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan dengan tetap mengedepankan dan berpandukan prinsip Syariah. Lahirnya UU wakaf berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia.

D. Faktor Penghambat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia
Menurut Uswatun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat:
1.   Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.
Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih  memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional.
Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya.
Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan  melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf)

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan  uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.
Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan  wakaf  tersebut  berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.

E. Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif di Indonesia
Wakaf pada dasarnya adalah “economic corporation”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi.
Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun kemungkinan peranannya di masa yang akan datang.
Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu bercermin pada pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh berbagai negara seperti Mesir, Bangladesh dan lain-lain, insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Apalagi jika wakaf yang diterapkan di Indonesia tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang.
Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:
1.      Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2.      Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3.      Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4.      Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
5.      Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf ‘alaih, tetapi nazhir harus menginvestasikan lebih dulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada mauquf ‘alaih. Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu:
1.   Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2.   Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.
3.   Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4.   Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif.

Dalam konteks pemanfaatan cash waqf untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar yang perlu ditekankan yaitu:
1.   Alokasi cash waqf harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya-biaya yang terpisah-pisah
2.   Asas kesejahteraan nadzir. Sudah terlalu lama, nadzir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta’ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya seringkali kinerja nadzir asal-asalan juga.
3.   Asas transparansi dan accountability di amna badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus malaporkan setip tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam audited financial report termasuk kewajaran dari pos biayanya.
Tentu saja cara-cara pengembangan secara produktif di atas mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeur maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

Oleh karena itu, nazhir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nanti, supaya nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf maka nazhir khususnya nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai kemampuan yang yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf produktif, yakni:
1.      memahami hukum wakaf dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nadzir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, penulis yakin nazhir tersebut tidak akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar;
2.      memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari’ah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang nadzir khususnya nadzir wakaf uang dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah;
3.      memahami praktik perwakafan khususnya praktif wakaf uang di berbagai Negara. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki, dan lain-lain;
4.      mengelola keuangan secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
5.      melakukan administrasi rekening beneficiary. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang andal
6.      mengakses ke calon wakif. Idealnya pengelola wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif, sehingga nadzir mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat;
7.      melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Disamping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada mauquf ‘alaih. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan mauquf ‘alaih;
8.      mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kualitas nazhir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Untuk  di dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dengan demikian, pengelolaan risiko pengelolaan dan pengembangan dana wakaf harus melibatkan proses manajemen risiko yang ketat dan profesional di dalam tubuh BWI sendiri, sebelum mendisimenasikan risk awareness dan risk conciousness serta mengaplikasikan teknik manajemen risiko kepada perwakilan BWI di daerah maupun nazhir-nazhir di seluruh Indonesia. Menjadi kewajiban BWI untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf telah melalui proses manajemen risiko yang baik.
Untuk mengoptimalkan potensi besar itu, LKS berperan sebagai mitra kerja BWI dan para nazhir. Dalam menggalang wakaf uang, LKS dipilih sebagai mitra karena punya beberapa kelebihan.
Pertama, jaringan kantor yang membantu nazhir menghimpun wakaf uang. Luas jaringan ini mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan jumlah kantor LKS 2,1 persen per bulan. Ini faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang.
Kedua, jaringan delivery channel. Jaringan ini meliputi ATM, EDC, phone banking, mobile banking, dan internet banking. Efektivitas dan efisiensi jaringan ini patut dibanggakan. Banyak orang berbondong-bondong mengunduh manfaat dan kemudahan dari kemajuan teknologi. Ini pun ceruk strategis yang mesti dimanfaatkan untuk menjaring wakaf uang.
Ketiga, jaringan mitra atau aliansi. LKS telah berjejaring dengan berbagai mitra terkait. Melalui jaringan itu, LKS bisa memasuki kawasan Nusantara. Pengalaman LKS dalam bermitra menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang. Faktor itu juga memungkinkan membentuk database informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan.
Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama. Pertama, hukr atau sewa berjangka panjang. Model ini memosisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar ongkos sewa secara periodik kepada nazhir.
Kedua, murabahah. Nazhir memosisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada LKS. Pembayarannya dibayar kemudian, diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf. 
Ketiga, mudharabah. Model ini dapat digunakan nazhir sebagai mudharib dan menerima dana likuid dari LKS untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan tetap berada di tangan nazhir dan tingkat bagi hasil diterapkan untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.
Tiga model di atas sebatas contoh yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, nazhir mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset wakaf. Pengembangan aset atau investasi ini untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana menciptakan kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat, seperti memajukan pendidikan, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Fungsi ini diakui kurang maksimal sebab pemanfaatan aset wakaf kebanyakan masih dikelola secara tidak profesional atau konsumtif. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang nama-nama LKS PWU, akan menggairahkan semangat  nazhir mengembangkan harta wakaf ke arah yang lebih produktif melalui wakaf uang yang bekerja sama dengan LKS.
Sudah saatnya nazhir mengubah paradigma dalam pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput bola, dari meminta-minta menjadi menjalin mitra. Itulah yang disebut sebagai  financial engineering dalam makna pengembangan aset wakaf. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi aset wakaf yang tidak produktif, apalagi telantar dan tak jelas statusnya.
Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi antara lain: sasaran komunitas donatur yang dituju; daya jangkau alat promosi (coverage area); ketepatan waktu penggunaan; kata-kata, gaya bahasa dan gambar yang digunakan; biaya yang harus digunakan; dan daya pengaruh atau bentuk respon yang diharapkan.
Sedangkan peningkatan pelayanan transaksi wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf uang dapat dicatat yang kemudian dibimbing prosesinya melalui saluran yang ada (PPAIW/ Kantor KUA, Notaris, dan LKS-PWU untuk wakaf uang). Pelayanan transaksi untuk sumbangan operasional pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan berbagai pilihan yang cocok secara parsial atau kombinasi dari daftar dibawah ini:
*       Bayar langsung
*       Transfer via rekening bank
*       Debet langsung setiap bulan dari rekening donatur
*       Pembayaran via phone banking
*       Pembayaran via ATM
*       Pembayaran via kartu debet
*       Pembayaran via SMS
*       Pembayaran via internet
*       Pemotongan laba perusahaan
*       Pemotongan gaji pegawai
*       Penjualan merchandise
*       Sponsorship, dan lain-lain.


BAB III

PENUTUP

Perwakafan yang telah menjadi tradisi Islam sebagai instrumen keuangan yang bersifat tabarru’ (kedemawanan) untuk tujuan ibadah dan kepentingan kesejahteraan telah terbukti dalam sepanjang sejarah. Hanya saja perwakafan di Indonesia masih belum maksimal dalam mencapai spirit disyariatkannya wakaf, padahal potensi wakaf di Indonesia adalah luar biasa, bahkan luas tanah wakaf di Indoensia adalah terluas di dunia. Hal ini banyak faktor yang menyebabkan makna wakaf terdistorsi, di antaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazhir.
Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimumkan potensi wakaf tunai dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam dalam mencapai falah di dunia dan akhirat. Hal itu tentu harus melibatkan berbagai pihak, di antaranya LKS, pemerintah (dalam hal ini BWI), nazhir professional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain. Di samping itu, kegiatan promosi wakaf terutama untuk memberikan pemahaman yang kontemporer tentang wakaf dan branding manajemen wakaf professional perlu dilakukan terus menerus.




DAFTAR PUSTAKA

·        Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.
·        Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
·        Republika, 31 Oktober 2008 accessed 3 Juli 2009
·        Tholhah Hasan (2009),Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

maaf sebagian tulisan arab ada yang ga detec hehehhe. dari pada ngedit2 mending download aja 

0 komentar:

Poskan Komentar

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

KRITIK DAN SARAN ANDA

Pengikut

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (2) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (4) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (72) BAHASA INGGRIS (104) BAHASA JAWA (6) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (2) BISNIS (68) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (1) CARA BELAJAR SABAR (1) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (13) cerpen (23) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (14) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HUKUM (16) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (18) kurikulum (1) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (29) logo (4) lucu (3) makalah (109) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (6) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikankan (644) pendidkan (37) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (86) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (22) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (10) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (545) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (406) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)
 
Copyright © 2011. Jawa Posting . All Rights Reserved
Home | Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Site map
Design by Herdiansyah . Published by Borneo Templates