Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** http://admaster.union.ucweb.com/appwall/applist.html?pub=zhuangtc@444zizalufias *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

PROPOSAL SKRIPSI

Diposkan oleh irfan on Friday, May 28, 2010


PROBLEMATIKA PERMA NOMOR : KMA/032/SK/IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP PENGKABULAN IZIN POLIGAMI  DI PENGADILAN AGAMA
( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DAN SUMENEP)

A.      LATAR BELAKANG MASALAH
Perkawinan dalam agama Islam adalah disebut "nikah", merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan Allah berfirman :
"Dan segala Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Ad-Dzari'at (51): 49)[1]
Perkawinan suatu yang pilih Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.
Perkawinan menyediakan untuk diri seseorang sebagai satu benteng pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekaligus sebagai kubu perlindungan moral bagi dirinya, sehingga perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia baik perorangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang terhormat.[2]
Perkawinan adalah merupakan sebuah media  penyatuan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci karena menggunakan nama Tuhan sebagai sumpah, dan legal karena diikat dalam aturan hukum. Ada banyak macam jenis ikatan perkawinan. Pada dasarnya prkawinan terdapat tiga (3) bentuk, perkawinan monogami, poligami dan polandri. Walaupun poliandri tidak begitu populer. Perkawinan monogami, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Selain itu masih ada yang dinamakan poliandri dan poligami. Sebaliknya, poligami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
Dalam hukum Islam sendiri, perkawinan monogami dan poliandri tidak banyak menimbulkan kontroversi. Sedangkan poligami masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Lebih-lebih sejak mencuatnya kasus poligami yang yang dilakukan oleh Aa gym higga mengundang ketegangan pihak istana. Secara tekstual, dalam surat an-Nisa’ ayat 3 memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan batas maksimal empat orang istri.  Imam Suyuthi menjelaskan bahwa pada ayat di atas terdapat dalil, bahwa jumlah isteri yang boleh digabungkan adalah empat saja (fiihi anna al-‘adada alladziy yubahu jam’uhu min al-nisaa’ arba’ faqath) (Al-Iklil fi Istinbath At-Tanzil, [Kai Sababun nuzul ayat ini, bahwa Urwah bin Zubair RA bertanya kepada ‘Aisyah tentang ayat QS An-Nisaa` : 3 yang lengkapnya berbunyi :
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya." (QS an-Nisaa’ [4]: 3)
Sababun nuzul ayat ini, bahwa Urwah bin Zubair RA bertanya kepada ‘Aisyah tentang ayat QS An-Nisaa` : 3 yang lengkapnya berbunyi :
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya." (QS an-Nisaa’ [4]: 3)

Maka ‘Aisyah menjawab," Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yang ada di bawah asuhan walinya yang hartanya bercampur dengan harta walinya, dan harta serta kecantikan yatim itu membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya lalu ingin menjadikan perempuan yatim itu sebagai isterinya. Tapi pengasuh itu tidak mau memberikan mahar (maskawin) kepadanya dengan adil, yakni memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim seperti ini dilarang mengawini anak-anak yatim itu kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenangi." [3]
Beberapa hadits menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW telah mengamalkan bolehnya poligami berdasarkan umumnya ayat tersebut, tanpa memandang apakah kasusnya berkaitan dengan pengasuhan anak yatim atau tidak. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi yang telah masuk Islam, sedang ia punya sepuluh isteri,"Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang lainnya!"  Diriwayatkan Harits bin Qais berkata kepada Nabi SAW,"Saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi SAW maka beliau bersabda,"Pilihlah dari mereka empat orang." [4]
Meski demikian, kebolehan poligami tidak harus disangkut pautkan dengan keberadaan anak yatim pada pihak wanita yang akan dipoligami sebagaimana didegungkan oleh kaum liberal seperti halnya yang digaungkan oleh Moh. Shahrur dalam bukunya “ Metodologi Fiqih
Demikian halnya Kalau kita kaji lebih dalam sebuah Kaidah Ushuliyah yang berbunyi :
Idza warada lafzhul ‘umuum ‘ala sababin khaashin lam yusqith ‘umumahu
  jika mau menelaah lebih jauh , bahwa teks tersebut mengungkapkan tentang sesuatu yang khusus tidak bisa menggugurkan kepada sesuatu yang bersifat umum “
Namun di lain pihak banyak juga ulama yang menentang adanya poligami dengan dasar kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka yang menentang adanya poligami dengan alasan kesetaran gender, mereka berasumsi  bahwa poligami kerap kali menjadi faktor utama terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada penganiyaan ( KDRT ) yang kerap kali dilakukan oleh suami sebagai tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Meski demikian halnya, walaupun poligami merupakan sebuah praktek perkawinan yang diperbolehkan oleh agama dengan batasan sampai empat (4) istri tidak lantas banyak orang sampai antri untuk melakukan poligami. Hal ini dikarenakan pelaksanan poligimi tidak semudah seperti dalam pandangan masyarakat yang hanya berpedoman pada kajian kitab kuning semata. Adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur masalah perkawinan khususnya poligami turut berperan, hal ini guna mencegah adanya penyimpangan / kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak suami. Undang –undang No 1 Tahun 1974 merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi akibat yang nantinya terjadi dari penyimpangan dalam praktek poligami yang tidak sehat.
Melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur hanya bersifat monogami selama perkawinan tersebut tidak mengalami suatu permasalahan yang menjadi tidak terwujudnya sebuah tujuan dari perkawina itu.[5] Dengan demikian, waluapun poligami bukan merupakan suatu sifat dasar sebuah perkawinan, bukan berarti poligami dibiarkan terkatung-katung tanpa arahan. Pintu poligami masih terbuka tapi ada syarat-syarat tertentu. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. namun pada prakteknya poligami yang banyak terjadi dikalangan masyarakat sering kali tidak berpedoman pada Undan-Undang yang ada. Sebagian pelaku poligami hanya berpedoman pada panduan kitab-kitab klasik yang ditafsiri secara parsial. Sehingga untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Undang-Undang ini sudah diberlakukan sejak tahun 1975, tiga puluh empat tahun sampai sekarang.      Namun dengan Diterbitkannya PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur beberapa item tambahan yang harus terpenuhi dalam permohonan izin poligami disamping terpenuhi syarat dan alasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu pembagian harta bersama hal ini guan melindungi kaum perempuan dari sikap kesewenang-wenagan seorang suami baik secara fisik, fsikis dan penyalagunaan harta yang menjadi harta bersama selama bersama istri pertama. Sehingga pelaku poligami benar-benar orang yang telah layak dan mampu bersikap adil kepada semua istri-istrinya seperti yang diharapkan oleh undang-undang.
Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan 1/1974 :
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :
1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh ijin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimanan disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983. Selanjutnya bagi pelaku poligami yang berstatus Seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
Syarat-syarat kumulatif itu antara lain :
1. Adanya persetujuan tertulis dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak mereka.
Dalam pasal 1 ayat 1 PP Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin dari pejabat dimana dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristri lebih dari seorang. Permintaan ijin itu harus diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Dalam hal ini setiap alasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan poligami wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan surat itu.
Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak dengan memperlihatkan :
1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
Dalam PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata :
1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat komulatif .
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.
Dari sini, bisa kita cermati, beberapa hal yang tersirat dalam ketentuan tersebut semuanya bermuara pada sebuah pencapaian menuju keluarga sakinah mawadah dan warohmah.
Keberadaan PERMA itu sendiri, dinilai oleh banyak hakim sebagai sebuah sumber hukum pelengkap saja. Hal ini dikarenakan PERMA bukan termasuk perundang-undangan. Sehingga posisi PERMA dikesampingkan. Menurut hemat penulis, walaupun posisi PERMA tersebut tidak masuk kerangkah perundang-undangan. Seyogjanya keberadan PERMA perlu dipertimbangkan juga. Karena jika kita telaah lebih jauh mendasar , ketentuan yang terdapat dalam perma sangat menyentuh dan berusaha untuk melingdungi pihak perempuan dari sikap kesewenangan dan egoisme kaum laki-laki yang tidak mengerti akan sebuah tujuan perkawinan. Mereka hanya berusaha menyalurkan sebuah hasrat seksualitas agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Walau demikian, menurut paparan seorang praktisi hukum di pengadilan agama, penegakan hukum tidak perlu memandang sebuah rasa kemanusia jika nantinya akan terjadi sebuah penyimpangan hukum. Salah satunya menyertakan kerberadaan PERMA dalam permohonan poligami. Karena kembali kepada kedudukan PERMA tersebut dlam perundang undangan. Secara logika, keberadaan PERMA yang hanya sebuah cadangan hukum menurut para praktisi hukum karena tidak adanya sebuah kejelasan yang tersurat dan perundang –undangaan. Namun apakah salah jika antara PERMA dan Undang Undang No 1Tahun 1974 yang  mengatur tentang permohonan poligami digandengkan. karena penggabungan tersebut bisa mendatangkan sebuah dampak baik, bukan malah terjadi kepincangan hukum.

Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut kalau dibaca sepintas seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan  bersifat limitatif yaitu hanya berjumlah 7 (tujuh) yaitu: UUD-RI, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, dan Perda. Artinya, di luar yang 7 (tujuh) jenis, bukanlah peraturan perundang-undangan. Apalagi di dalam pasal-pasal TAP MPR III/MPR/2000 tersebut digunakan istilah lain yang maksudnya sama yaitu “aturan hukum”. Padahal kalaun kita baca kalimat pembuka Pasal 2 yang berbunyi: Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya, dikaitkan dengan Pasal 4 TAP MPR tersebut yang berbunyi :
(1)        Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yanglebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
(2)        Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia,badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.
Apabila ditafsirkan secara gramatika, sistematikal, dan wet/rechthistorische interpretatie, ditambah logika hukum, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka jenis dan tata susunan/ urutan(hierarki) peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 tidak bersifat limitatif. Bahkan kalau dilihat dari sudut definisi peraturan perundang-undangan yaitu : Keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang di Pusat dan Daerah yang isinya mengikat secara umum, maka jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya 7 (tujuh) jenis. Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh UUD maupun UU. Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif atau kewenangan delegatif/derivatif. Kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan asli(orisinil) yang diciptakan –sebelumnya tidak ada – oleh UUD atau UU yang diberikan  kepada lembaga atau pejabat tertentu. Sedangkan kewenangan derivatif/delegatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif. Sebagai contoh kewenangan atributif adalah DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU ( Pasal 20 UUD-RI jo Pasal 5 ayat (1) UUD-RI). Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 22/1999, DPRD dan Kepala Daerah diberikan kewenangan atributif untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkanuraian di atas, maka kalau kita kaitkan dengan kalimat pembuka  Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (2) TAP MPR III/2000 secara interpretatif dan logika hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 2 TAP MPRNo. III/2000 tidak bersifat limitatif. Artinya, disamping 7 (tujuh) jenis peraturan perundang-undangan, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini dipraktikkan dan itu tersirat dalam rumusan Pasal 4 ayat (2)TAP MPR No. III/MPR/2000. jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak ditempatkan pada Pasal 2 antara lain adalah :
1.     Peraturan Mahkamah Agung (walaupun bersifat pseudowetgeving);

2.     Keputusan KepalaBPK yang bersifat pengaturan (regeling);

3.     Peraturan Bank Indonesia;

4.      KeputusanKepala/Ketua LPND yang bersifat pengaturan (regeling);

5. Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling), yang didasarkan pada kewenangan derivatif/delegatif yang diberikan oleh Presiden, UU/PP.

Merujuk pada teori kedaulatan legislative dengan dihubungkan dengan pasa 5 dan 20 UUD 1945, pada dasarnya Mahkamah Agung (MA) bukan badan kekuasaan Negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekusaan dan kewenangannya adalah sebagai kekuasaa kehakiman. Menurut pasal 24 ayat 1 UUD 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan ajaran positivism dan kedaulatan legislative, dalam menjalankan MA hanya dibenarkan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna atau memperluas dan mengelastiskan pengertian, apabila ketentuan perundangan-Undangan tidak jelas maknanya, rumusannya keliru dan terjadi ambigu.
Penafsiran tersebut boleh dilakukan dengan cara metode penafsiran secarah legislative untuk mengetahui dan menemukan makna yang dikehendaki legislative serta menemukan kehendak public. Melalui kekuasan penafsiran itu, kekuasan kehakiman melalui badan peradilan bertindak sebagai pembuat atau pencipta hukum. Namun sifat hukum yang diciptakan tidak bersifat peraturan perundangan undangan yang berlaku secara umum, tetapi sifatnya hukum kasus (case law) yang diberlakukan dan diterapkan pada kasus tertentu. Sehingga hukum ciptakan MA tidak dapat dikatagorikan sebagai hukum perundangan undangan seperti yang dibuat oleh DPR dan Presiden.[6]
Berdasarkan latar belakang diatas , penulis berusaha mengenengahkan permasalahan tentang proseduran permohonan poligami berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 terhadap Undang –undang tersebut.
B.     RUMUSAN MASALAH
Dari beberapa paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang pemikiran diatas ada beberapa rumusan masalah yang akan manjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, antara lain :
1.      Faktor apa yang meletar belakangi lahirnya Perma Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur tentang pencantuman pembagian harta bersama dalam permohonan izin pologami?
2.      Sejauh mana penerapan PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara poligami di Pengadilan Agama Mojokerto dan Sumenep ?
C.     TUJUAN PEMBAHASAN
Sebagaimana karya tulis lainnya yang penulisannya diharapkan memberikan jawaban-jawaban kongkrit terhadap obyek yang menjadi kajiannya, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain :
1.      Faktor apa yang meletar belakangi lahirnya Perma Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur tentang pencantuman pembagian harta bersama dalam permohonan izin pologami?
2.      Sejauh mana penerapan PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara poligami di Pengadilan Agama Mojokerto dan Sumenep ?

D.    KEGUANAAN PEMBAHASAN
Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat minimal dalam dua hal, yaitu :
  1. Secara Teoritis, sebagai landasan pemikiran dan dapat menjadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu syari’ah dalam bidang perkawinan dan poligami.
  2. Secara Praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang lahirnya perma, ini dapat dijadikan bahan acuan dalam menciptakan keadilan hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama.
E.     PENEGASAN JUDUL
Skripsi ini berjudul “PROBLEMATIKA  PERMA NOMOR : KMA/032/SK/IV/2006 ATAS UNDANG-UNDANG PERKA-WINAN NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP PENGKABULAN IZIN POLOGAMI DI PENGADILAN AGAMA  ( Studi  Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto Dan Sumenep)”
Dari judul ini, kiranya sangat perlu diberikan penegasan dan pembatasan agar tidak terjadi kerancuan pemahaman bagi para pembaca.
Penegasan judul yang dilakukan oleh penulis hanyalah meliputi bagian-bagian yang diperkirakan dapat menimbulkan perbedaan pemahaman yaitu :


problematika    :
Perma               : Peraturan Mahkamah Agung yanh bersifat kasus hukum saja.[7]
Poligami           : perkawinan antara laki-laki pada dalam waktu yang sama[8]
Setelah penulis memperjelas dengan memaparkan kata demi kata serta istilah yang penulis pakai dalam skripsi ini, dapat diambil suatu pengertian bahwa perlunya penulis menjabarkan tentang kontrinusi perma terhadap Undang-undang.
F.      KAJIAN PUSTAKA
Moh. Idris Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menuliskan tentang macam macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum, seperti hukum adat, kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut hukum Islam.
 Ahmad Rofiq, dalam bukunya  Hukum Islam di Indonesia  menuliskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri, seperti yang disebut dalam pasal 85 KHI.
Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya  Hukum Perkawinan Islam menyebutkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau isteri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang harta kekayaan dalam Islam yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dalam pasal-pasal yang lain juga diatur tentang harta bawaan suami atau isteri, harta bersama bagi seorang yang mempunyai isteri lebih dari 1 orang, pembagian harta bersama suami isteri bila terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan penjelasannya PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. UUP No. 1 Tahun 1974  ini menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Siti Kholifah, dalam skripsinya  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Maritale Beslag di Pengadilan Agama Semarang menuliskan tentang sita harta perkawinan. Hak mengajukan Maritale beslag ini timbul bila terjadi sengketa perceraian suami isteri, maka selama pemeriksaan berlangsung para pihak berhak mengajukan permohonan sita atas harta perkawinan.
M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya kekuasaan mahkamah agung pemerikasaan kasasi dan peninjauan perkara perdata yang menjelaskan tentang pembuatan undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalamnya tentang PERMA.

G.    METODE PEMBAHASAN
1.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatitf.  Yang bersumber pada data-data kepustakaan, yaitu menelah serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
2.  Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data antara lain : 
a.  Studi pustaka, yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis khususnya berupa teori-teori.
b.         Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,    buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.
c.   Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab untuk memperoleh informasi secara langsung, kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Mojokerto 
3.  Metode Analisis Data
Yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. 

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah : 
a.  Metode Deduktif 
Yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
b.  Metode Induktif 
Yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.
c.  Metode Komparasi 
Yaitu cara pembahasan dengan mengadakan analisa perbandingan antara beberapa pendapat, kemudian diambil suatu pengertian atau kesimpulan yang memiliki faktor-faktor yang ada hubungannya dengan situasi yang diselidiki dan dibandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.
1.                  Cara pendekatan
ada beberapa cara pendekatan dalam rangka meneliti pokok masalah antara lain :
a. Normatif : dengan melihat ketentuan yang berlaku.
b. Analisis  : dengan didasarkan pada dalil-dalil atau teori-teori yang kuat dan relevan denga pokok-pokok permasalahan, sehingga dapat diketahui kaidah yang lebih mendekati pada realita yang terjadi.
2.                  Sumber data

H.    SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB I   :          PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
B.  Pokok Masalah 
C.  Tujuan dan Kegunaan 
D.  Telaah Pustaka
E.  Kerangka Teoritik 
F.  Metodologi Penelitian 
G.  Sistematika Pembahasan 
BAB II  :          KAJIAN PUSTAKA
A.  Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
B. Harta bersama Perspektif Hukum Islam dan Hukum
      Positif
BAB III  :         METODE PENELITIAN
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian
B.   Kehadiran Peneliti
C.   Lokasi Penelitian
1)     Sejarah, Kedudukan, kewenagan Struktur PA   Mojokerto
2)     Sejarah, Kedudukan, kewenagan Struktur PA   Sumenep
D.   Sumber Data
E.   Proseduran Pengumpulan Data
F.   Analisa Data
G.  Tahap-tahap Penelitian
BAB IV   :        PAPARAN DATA DAN TEMUANPENELITIAN
A.  XXX
B.  landasan hukum dalam pengkabulan izin poligami di                   PA Mojokerto dan Sumennep


BAB V  :          PEMBAHASAN
1.         Faktor apa yang meletar belakangi lahirnya Perma Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur tentang pencantuman pembagian harta bersama dalam permohonan izin pologami?
2.         Sejauhmana Penerapan PERMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara poligami di Pengadilan Agama Mojokerto dan Sumenep ?
BAB VI           PENUTUP
     A.  Kesimpulan 
      B.  Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN 



DAFTAR PUSTAKA

Sumiyati, SH, hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan, penerbit liberty, yogyakarta, 2004.

M.Yahya Harap, S.H, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemerikasaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Gramatika.

Drs. Ahmad Rofiq, MA. “Hukum Islam Di Indonesia” diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada cet 6 tahun 2003  

Sayyid Sabiq. “Fikih Sunnah” diterbitkan oleh PT. Al-Ma’arif Bandung cet.10 tahun 1995    

M.Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah” diterbitkan oleh Lentera Hati.
Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Oleh Arloka Surabaya        
















DAFTAR PUSTAKA

Dr. Ahmad Al-Hufy. “Mengapa Rasulullah Berpoligami” diterbitkan oleh Pustaka Azzam cet. 2 tahun 2001.
Drs. Ahmad Rofiq, MA. “Hukum Islam Di Indonesia” diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada cet 6 tahun 2003  
Sayyid Sabiq. “Fikih Sunnah” diterbitkan oleh PT. Al-Ma’arif Bandung cet.10 tahun 1995
Fachruddin Hs. ‘Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur’an” diterbitkan oleh Bina Aksara cet.1 tahun 1985    




[1] Depag RI,  Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm. 862
[2] Abu A'la Maududi, The Laws Of Marriage And Divorce In Islam, Alih Bahasa, Ahmad Kais,  Cet. VII (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 14
[3] HR Al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi) (Lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunah (terj), VI/136-137).
[4] Ibid, 139
[5] Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[6] M.Yahya Harap, S.H, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemerikasaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Gramatika, cet,1, hal. 165
[7] Ibid, hal 165
[8]  Sumiyati, SH, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Penerbit LIBERTY, Yogyakarta, 2004, hal. 74

{ 0 komentar... read them below or add one }

Post a Comment

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

JAWAPOSTING's Fan Box

JAWAPOSTING on Facebook and

Recent Post

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (3) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (5) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (74) BAHASA INGGRIS (106) BAHASA JAWA (10) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (3) BISNIS (69) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (3) CARA BELAJAR SABAR (2) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (14) cerpen (25) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) chord (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (17) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HIJAB (1) HUKUM (16) i (1) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) Karyaku (1) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (19) kurikulum (3) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (30) logo (6) lucu (3) makalah (113) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (7) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikan (3) pendidikankan (669) pendidkan (43) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (580) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (428) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Followers