Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** The Hack3r *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

ASAS LEGALITAS DALAM RANCANGAN KUHP

Diposkan oleh irfan on Selasa, Januari 19, 2010



BAB I

Dalam Rancangan KUHP, asas legalitas telah diatur secara berbeda dibandingkan Wetboek van Straftrecht (WvS). Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) perbuatan yangdilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi, adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat dalam Pasal 1 Rancangan KUHP berikut ini:
(1)   Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
(2)   Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.
(4)   Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Sebagian ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan tersebut merupakan perluasan dari asas legalitas. Tetapi, sebagian lagi menganggap pengaturan tersebut sebagai kemunduran, terutama bunyi Pasal 1 ayat (3). Akibatnya, timbul perdebatan di antara para yuris Indonesia, bahkan yuris Belanda. Perdebatan ini seolah mengulang perdebatan lama ketika Kerajaan Belanda akan memberlakukan KUHP di Hindia Belanda, yaitu apakah akan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda atau tidak.1 Namun, Van Vollenhoven menentang keras jika KUHP diberlakukan juga kepada pribumi. Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP kontradiktif dengan Pasal 1 ayat (2) yang melarang penggunaan analogi. Padahal Pasal 1 ayat (3), menurut Prof. Andi Hamzah, merupakan analogi yang bersifat gesetz analogi, yaitu analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam hukum pidana. Selanjutnya,
 pelarangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) lebih pada recht analogi, yaitu analogi terhadap Menurut Prof. Andi Hamzah : perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Melalui pengaturan Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP, bisa saja seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, walaupun perbuatan tersebut tidak dinyatakan dilarang dalam perundang-undangan. Padahal, seharusnya asas legalitas merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya batasan terhadap penghukuman terhadap seseorang. Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat ( The Living Law ) sangat luas pengertiannya. Tercakup di situ antara lain hukum adat, hukum kebiasaan, hukum lokal, bahkan bisa jadi hukum lain yang dianggap hidup dalam masyarakat, seperti pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam. Melalui pemaparan di atas, setidaknya terdapat dua masalah penting yang perlu dibahas, yaitu: masalah asas legalitas dan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’. Dari pokok masalah tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

Ø  Apakah pengaturan asas legalitas dalam Rancangan KUHP tidak bertentangan secara
Ø  konseptual dengan asas legalitas itu sendiri;
Ø  Apabila asas legalitas dalam Rancangan KUHP itu diterima, apa akibat yang dapat
Ø  Timbul dalam tatanan hukum pidana;
Ø  Apakah akibat yang dapat timbul dengan diakomodasinya ‘The Living Law’ ke dalam
Ø  Asas legalitas; dan
Ø  Bagaimana seharusnya ‘The Living Law’ ditempatkan dalam tatanan hukum, perlukah
Ø  Ia diformalkan dalam undang-undang.
ARTI PENTING ASAS LEGALITAS
  1. Asas Legalitas dan Aspek- aspeknya

Dalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa Latin, tidak dikenal apa yang
disebut asas legalitas. Pada saat itu dikenal kejahatan yang disebut criminal extra
ordinaria, yang berarti ‘kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang’. Di antara criminal extra ordinaria ini yang terkenal adalah crimina stellionatus ( perbuatan durjana/jaha t). Dalam sejarahnya, criminal extra ordinaria ini diadopsi raja-raja yang berkuasa. Sehingga terbuka peluang yang sangat lebar untuk menerapkannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbul pemikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan perundangundangan terlebih dahulu perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Dari sini timbul batasan-batasan kepada negara untuk menerapkan hukum pidana. Menurut Jan Remmelink, agar dipenuhinya hak negara untuk menegakkan ketentuan pidana ( jus puniendi ), diperlukan lebih dari sekadar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik. Tetapi diperlukan lagi norma lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai berlakunya hukum pidana. Di antaranya, berlakunya hukum pidana menurut waktu ( tempus ) -- di samping menurut tempat  (  locu ). Norma ini sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Bila suatu tindakan telah memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut ke muka persidangan, tetapi juga pihak yang terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana. Norma seperti inilah yang disebut sebagai asas legalitas atau legaliteitbeginsel atau Principle of Legality.
Ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai nullum delictum, nulla poena sine praevialege poenali, artinya: Tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Walaupun menggunakan bahasa Latin, menurut Jan Remmelink, asal-muasal adagium di atas bukanlah berasal dari hukum Romawi Kuno. Akan tetapi dikembangkan oleh juris dari Jerman yang bernama von Feuerbach, yang berarti dikembangkan pada abad ke-19 dan oleh karenanya harus dipandang sebagai ajaran klasik. Dalam bukunya yang berjudul Lehrbuch des Peinlichen Rechts (1801), Feuerbach mengemukakan teorinya mengenai tekanan jiwa (Psychologische Zwang Theorie). Feuerbach beranggapan bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana.
Apabila orang telah mengetahui sebelumnya bahwa ia diancam pidana karena melakukan tindak pidana, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut.6 Oleh karena itu harus dicantumkan dalam undang-undang. Jauh sebelum asas ini muncul, seorang filsuf Inggris, Francis Bacon (1561-1626) telah memperkenalkan adagium ‘moneat lex, priusquam feriat’, artinya: undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya.7 Dengan demikian, asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: Peraturan perundang-undangan ( law ), retroaktivitas ( retroactivity ), lex certa, dan analogi.8 Mengenai keempat aspek ini, menurut Roelof H Haveman, though it might besaid that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality.9 Lex Scripta Dalam tradisi civil law, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang ( statutory, law ) harus mengatur mengenai tingkah laku ( perbuatan ) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.Tidak bisanya kebiasaan menjadi dasar penghukuman bukan berarti kebiasaan tersebut tidak mempunyai peran dalam hukum pidana. Ia menjadi penting dalam menafsirkan element of crimes yang terkandung dalam tindak pidana yang dirumuskan oleh undangundang tersebut. Lex Certa Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang ( legislative ) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana ( kejahatan, crimes ). Hal inilah yang disebut dengan asas lex certa atau bestimmtheitsgebot. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.11 Namun demikian, dalam prakteknya tidak selamanya pembuat undang-undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan undang-undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara faktual dipermasalahkan.
Non-retroaktif : Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif).  Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undangundang yang berlaku surut. Namun demikian, dalam prakteknya penerapan asas legalitas ini terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sebagai contoh, kasus Bom Bali, kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor-Timur, dan kasus Tanjung Priok. Dalam kasus-kasus tersebut, asas legalitas disimpangi dengan memberlakukan asas retroaktif. 10 Dalam Rancangan KUHP tidak lagi dikenal dengan sebutan pelanggaran dan kejahatan, kedua istilah ini disebut dalam satu istilah tindak pidana  Jika ditinjau lebih jauh, penerapan asas retroaktif ini dikarenakan karakteristik kejahatan-kejahatan dalam kasus tersebut yang sangat berbeda dengan jenis kejahatan  biasa. Sejalan dengan itu, menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, prinsip hukum nonretroaktif tersebut berlaku untuk pelanggaran pidana biasa, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia bukan pelanggaran biasa, oleh karenannya prinsip non-retroaktif tidak bisa dipergunakan.
Analogi :  Seperti disebutkan di muka, asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya, ilmu hokum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut.14 Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu: penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis,
penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis,
penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi. Dari sekian banyak metode penafsiran tersebut, penafsiran analogi16 telah menimbulkan perdebatan di antara para yuris yang terbagi ke dalam dua kubu, menerima dan menentang penafsiran analogi.17 Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya.
Menurut Prof. Andi Hamzah, ada dua macam analogi yaitu: gesetz analogi dan recht analogi. Gesetz analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak
terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara recht analogi adalah analogi terhadap
perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam
ketentuan hukum pidana. Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembatasan dan penggunaan analogi ini tergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara.
Menurut Jan Remmelink, inti dari penafsiran analogis, singkatnya, bagi pendukung pendekatan ini tidak membatasi pengertian suatu aturan hanya dalambatas-batas polyseem kata-kata. Bila diperlukan, mereka akan siap sedia
mengembangkan dan merumuskan aturan baru (hukum baru), tentu tidak dengan sembarang melainkan dalam kerangka pemikiran, rasio ketentuan yang bersangkutan.19 Dalam perkembangannya, karena trauma pada saat pemerintahan Nazi, tim ul keengganan yang besar terhadap penggunaan metode ini di seluruh Eropa dan Belanda

2.    Asas Legalitas dan Hak Asasi Manusia

Pemberian hukuman, atau sanksi yang berlebihan, tidak manusiawi, tanpa dasar yang  jelas adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah peradaban umat manusia telah mencata bagaimana kesewenang-wenangan penguasa yang diktator menerapkan hukum pidana. Sehingga timbul pemikiran untuk membatasi kewenangan penguasa termasuk dalam menjatuhkan pidana. Dalam kaitannya dengan hak negara untuk menghukum seseorang (ius punendi), asas legalitas merupakan safeguard dari kesewenang-wenanagan penguasa. Asas legalitas dianggap sebagai sendi dari primaritas hukum pidana. Berdasarkan ‘teori perjanjian’22 yangdikembangkan beberapa ahli, kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dilandasi oleh perjanjian antara individu dan negara.23 Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subyek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Melalui asas legalitas inilah terjadi suatu pembenaran kepada negara untuk menjatuhkan pidana sehingga ada kepastian hukum.
Menurut Prof. Satochid Kertanegara, asas legalitas muncul pada akhir abad sebelumrevolusi Perancis.  Pasa saat itu belum dikenal hukum pidana yang tertulis. Sehinggapemeriksaan perkara diserahkan pada kesadaran hakim. Akibatnya, hakim dapat bertindak sewenang-wenang dan dapat menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara berdasarkankesalahan hukum pribadinya, maka dengan sendirinya tidak ada kepastian hukum. Masyarakat tidak memperoleh perlindungan dari perilaku sewenang-wenang dan
kediktatoran. Dalam kaitannya dengan negara hukum, asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental.  Asas legalitas merupakan suatu penghubung antara rule of law dari hokum pidana yang penyampingannya hanya dapat dibenarkan dalam keadaan memaksa. Melalui asas legalitas diharapkan terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang melindungi dari kesewenang-wenangan penuntutan dan penghukuman.


3.    Pengaturan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesias

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas ini diatur dengan jelas dalam KUHP yang berlaku sekarang ( Wetboek van Straftrecht ) maupun dalam Rancangan KUHP (selanjutnya disingkat RKUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP ini, secara rinci,berisi dua hal penting, yaitu: (i) suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan; (ii) peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana (tidak berlaku surut).
Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (retroaktif). Pasal 1 ayat (1) KUHP inilah yang menjadi landasan penegakan hokum pidana di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum.
Asas legalitas ini diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di
depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Bunyi pasal ini
memperkuatkan kembali kehendak asas legalitas terhadap hukum pidana yang dibuat secara tertulis. Begitu juga dalam UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 I ayat (1) yang
menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, … dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.” Begitu pula dalam Amandemen IV disebutkan bahwa “Untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka melaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundangundangan.
4.    Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia

Perlu disadari bahwa Wet Boek van Strafrecht ( WvS ) merupakan peninggalan colonial Belanda.29 Sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa penyesuaian dalam konteks Indonesia. Di antaranya terdapat pasal-pasal yang tidak diberlakukan dan
diamandemen dengan menambah pasal-pasal yang dianggap masih kurang. Dalam
perkembangannya, kebijakan mengamandemen pasal-pasal KUHP ini ditinggalkan dengan membentuk undang-undang baru. Sehingga muncul apa yang disebut dengan tindak pidana di luar KUHP. Tetapi ternyata pengaturan tindak pidana di luar KUHP ini membentuk sistem tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku I KUHP. Baik itu mengenai asas hukumnya maupun ketentuan pemidanaannya. Sebagai peraturan peninggalan Belanda, menurut Mudzakkir, asas legalitas kemudian menjadi problem dalam penerapannya. Asas legalitas dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang heterogen. KUHP maupun ketentuan pidana di luarnya masih menyisakan bidang perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sementara undang-undang tertulis tidak mengatur larangan itu. Tetapi, dalam sejarah hukum pidana Indonesia, keberadaan pengadilan adat memungkinkan diterapkannya pidana adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law )
Tindak pidana adat itu tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, asas legalitas dalam praktek di Indonesia tidak35 diterapkan secara murni seperti yang dikehendaki Pasal 1 KUHP. Jauh sebelum Indonesia merdeka, eksistensi peradilan adat telah diakui ketika pendudukan Belanda.  Pengakuan peradilan adat ini dituangkan dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Belanda. Di awal-awal kemerdekaan,  peradilanperadilan adat masih tetap eksis, sementara KUHP (Wetboek van Strafrecht) diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum. UUDS 1950 dan UU Nomor 1 Tahun 1951 dianggap mengukuhkan keberadaan peradilan adat tersebut.41 Namun, sejak diberlakukannya UU. Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan adat dihapuskan. Akibatnya praktis, eksistensi peradilan adat sudah berakhir melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam prakteknya, peradilan adat ini menjadikan hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menuntut dan menghukum seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang dianggap melanggar hukum adat (pidana adat) dapat diajukan ke pengadilan dan diberi hukuman. Karena praktek inilah, menurut Mudzakkir, yang menjadikan, RKUHP mencantumkan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’sebagai penyimpangan44 asas legalitas.
Hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam literatur dapat dipersamakan dengan The
Living Law yang cakupannya begitu luas. Di antaranya tercakup hukum kebiasaan, hokum adat, hukum lokal, hukum asli, hukum pribumi dan sebagainya. Pada dasarnya, hukumhukum yang tersebut itu mempunyai karakter yang sama, yaitu tidak tertulis. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah hukum yang ‘hidup dalam masyarakat’ ini
tercakup juga hukum agama, misalnya hukum Islam -- yang berlaku di NAD -- yang
berbeda karena tertulis dalam Kitab dan Hadist. Hukum hidup dalam masyarakat ini dicantumkan dalam RKUHP pada Pasal 1 ayat (3). Otomatis yang dimaksud dalam RKUHP adalah ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’yang berkaitan dengan hukum pidana, misalnya pidana adat dan hukum pidana Islam. Tentu saja pencantuman itu menimbulkan kontroversi di kalangan yuris, termasuk di antaranya yuris mancanegara, Prof. Schaffmeister yang menyebutkan pasal tersebut sebagai pasal akrobatik.
Kontroversi itu timbul tidak lain karena karakter hukum yang hidup dalam masyarakat yang sangat berbeda dengan karakter hukum pidana. Melalui asas legalitas, hukum pidana menghendaki aturan yang tertulis dan cermat. Sementara hukum yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis. Pada dasarnya, munculnya terminologi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RKUHP tidak lain adalah untuk menunjuk hukum selain hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, secara kasat mata RKUHP ini seolah membuka peluang pluralisme hukum walaupun mekanisme penyelesaiannya tetap menggunakan peradilan pidana.  Asas legalitas dihadapkan dengan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, dapat dikatakan hukum yang tidak tertulis itu kebanyakan adalah hukum adat. Dalam konteks RKUHP termasuk di situ maksudnya adalah delik adat. Menurut I Gede A.B. Wiranata, penyebutan delik adat atau perbuatan pidana adat adalah kurang tepat, melainkan pelanggaran adat. Oleh karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat.

Delik adat atau pelanggaran adat berasal dari istilah Belanda adat delicten recht. Istilah ini tidak dikenal dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Lagi pula, hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum adat. Hukum pelanggaran adat dimaknai sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.48
Dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke
Masa (2005), I Gede A.B. Wiranata menyimpulkan pelanggaran adat adalah, (i) suatu
peristiwa aksi dari pihak dalam masyarakat; (ii) aksi itu menimbulkan adanya gangguan
keseimbangan; (iii) gangguan kesimbangan itu menimbulkan reaksi; dan (iv) reaksi yang
timbul menjadikan terpeliharanya kembali gangguan keseimbangan kepada keadaan
semula.49 Sementara tugas penegakan hukum dan pelanggarannya ada pada kepala
persekutuan hukum adat tersebut. Berbeda dengan pengaturan RKUHP yang menghendaki  


BAB III


1.    Pengaturan Asas Legalitas dalam RKUHP

Seperti disebutkan dalam bagian pertama, asas legalitas dalam RKUHP telah diatur secara berbeda dengan KUHP ( Wetboek van Strafrecht ). Perbedaan itu antara lain bahwa dalam RKUHP analogi telah secara eksplisit dilarang digunakan (Pasal 1 ayat (2)) dan member peluang berlakunya ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ (Pasal 1 ayat (3)). Walaupun demikian, makna yang dikandung dalam Pasal 1 ayat (1) dalam RKUHP tidak berbeda seperti yang diatur dalam KUHP, yaitu: asas legalitas. Dalam Pasal 1 RKUHP disebutkan bahwa:
  1. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali
perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu
dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
3.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan
bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
  1.  Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau
prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsabangsa.
Penjelasannya:
Ayat (1)
Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya
merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undangundang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenangwenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.
Ayat (2)
Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana
merupakan konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa
terhadap suatu perbuatan yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak
pidana, tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana
lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama, karena kedua perbuatan tersebut
dipandang analog satu dengan yang lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan
analogi, maka perbedaan pendapat yang timbul dalam praktek selama ini dapat
dihilangkan.
Ayat (3)
Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih
terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku
sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana, yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk
memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka
hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana ini.
Ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk
lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.
Ayat (4)
Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan
sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan
sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman dalam ayat ini berorientas
pada nilai nasional dan internasional. Bunyi Pasal 1 RKUHP di atas secara keseluruhan dapat dibaca: ‘hukum pidana Indonesia berdasarkan asas legalitas yang diperkuat dengan larangan menggunakan penafsira analogi’. Tetapi, asas legalitas dapat dikecualikan dengan memberlakukan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ yang menganggap suatu perbuatan adalah perbuatan dilarang. ‘Hukum yang hidup dalam masyarakat’ ini diberlakukan secara limitatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu, yaitu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsipprinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Dalam Pasal 1 RKUHP diatur hal-hal yang baru dibandingkan KUHP, di antaranya adalah:
(i) adanya penjatuhan “tindakan” kepada pelanggar hukum pidana;51 (ii) penggunaan frase “peraturan perundang-undangan” yang berarti bukan hanya undang-undang;52 (iii) laranganpenggunaan analogi;53 dan (iv) berlakunya “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) RKUHP, terdapat dua hal penting mengenai berlakunya hukum pidana, yaitu: (i) bahwa suatu perbuatan harus dirumuskan dulu dalam peraturan perundang-undangan; (ii) peraturan perundang-undangan tersebut harus lebih dulu ada pada saat terjadinya perbuatan dimaksud. Dari hal yang pertama, konsekuensinya adalah bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui asas ini hukum tidak tertulis tidak dapat diterapkan. Dengan kata lain, hanya perundang-undangan dalam formal yang dapat memberikan pengaturan di bidang pemidanaan. Kata peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) RKUHP tidak lain menunjuk pada semua produk legislatif yang mencakup pemahaman bahwa tindak pidana akan dirumuskan secara legitimit.54 Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan perundang-undangan di antaranya: (i) Undang-Undang Dasar 1945; (ii) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (iii) Peraturan Pemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan daerah. Dengan demikian, peraturan perundangan-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) RKUHP termasuk juga peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pentingnya tindak pidana yang dirumuskan melalui undang-undang tidak lain sebagai wujud dari kewajiban pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secara terinci atau secermat mungkin. Perumusan tindak pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi  keberhasilan upaya penuntutan karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan- ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman berlaku. Dari hal kedua yang disebutkan di atas, bahwa peraturan seperti yang dimaksud harus adasebelum perbuatan dilakukan. Ini artinya ketentuan hukum pidana tidak diperbolehkan berlaku surut. Asas legalitas ini pada prinsipnya mengandaikan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum. Melalui pengaturan Pasal 1 ayat (1) RKUHP ini dapat diketahui bahwa hanya perbuatan yang diatur secara rinci/tegas dalam peraturan perundang-undangan saja yang dapat dikenakan tindak pidana atau tindakan. Selain itu, tidak bisa, termasuk perbuatan-perbuatan yang kiranya patut dipidana, jika undang-undang tidak menentukan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka kepada pelakunya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Arti penting asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) RKUHP diperkuat lagi pengaturan ayat (2) yang melarang penggunaan analogi. Maksud dari bunyi Pasal 1 ayat (2) RKUHP sebenarnya adalah menghendaki tidak adanya pengenaan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang secara berlebihan. Dengan kata lain, menghendaki bahwa perumusan delik diterapkan secara ketat (nullum crimen sine lege stricta: ‘tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan’. Menurut Mudzakkir, alasan dicantumkannya pengaturan larangan analogi adalah agar semua asas umum hukum pidana dimuat dalam ketentuan umum hukum pidana Buku I RUU KUHP dan selanjutnya mengurangi perbedaan pendapat dalam menafsirkan hukum yang dapat menghambat penegakkan hukum pidana. Oleh sebab itu, larangan analogi dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai bentuk penguatan doktrin hukum pidana yang diterima oleh para ahli hukum tersebut. Dalam pengaturan Pasal 1 RKUHP tidak ada larangan penafsiran ekstensif. Kembali menurut Mudzakkir, hal ini karena ada perbedaan utama antara penafsiran analogi dengan ekstensif, yaitu: produk penafsiran analogi menambah "hukum pidana baru" yang memuat perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana) yang semula tidak dilarang atau dibolehkan, sedangkan produk penafsiran ekstensif adalah memperluas makna atau pengertian yang tercakup dari suatu undang-undang. Oleh karenanya penafsiran ekstensif tidak dilarang. Dari bunyi Pasal 1 ayat (2) tersebut, RKUHP melarang semua bentuk analogi. Baik itu gesetz analogi maupun recht analogi. Dengan demikian, sebenarnya pasal ini melarang  penerapan Pasal 1 ayat (3) yang memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat.



2.    Munculnya Hukum Hidup yang dalam Masyarakat dalam RKUHP

Seperti diketahui bahwa usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah dimulai sejak tahun 60-an. Saat itu disadari bahwa KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan kolonial Belanda. Semangat untuk menggantikan KUHP dengan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an begitu menggebu. Seperti yang terungkap dalam laporan Simposium Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang diadakan di Semarang bahwa:
Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Jauh sebelum simposium itu, dalam Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, keinginan
memberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sudah muncul. Dalam Resolusi
butir (iv) disebutkan bahwa: Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundangundangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut
hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicitacitakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa.
Sementara dalam Resolusi butir (vii) disebutkan bahwa unsur-unsur hukum agama dan
hukum adat dijalinkan dalam KUHP. Begitu pula dalam Seminar Hukum Nasional IV
tahun 1979, dalam laporan mengenai Sistem Hukum Nasional disebutkan antara lain
bahwa: (i) sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum
rakyat Indonesia; (ii) … hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa munculnya pengaturan asas legalitas dalam RKUHP yang dikecualikan dengan memberlakukan “hukum yang hidup dalam
masyarakat” dilatarbelakangi oleh semangat me-Indonesia-kan hukum pidana. Pada saat itu semangat itu begitu menggebu namun tidak diikuti usaha-usaha yang lebih konkret oleh yuris-yuris Indonesia. Pengaturan asas legalitas -- dan penerapan sanksi adat – dalam RKUHP sekarang ini adalah sisa-sisa semangat itu.
Selanjutnya, dalam konteks Indonesia sekarang, apakah semangat itu masih relevan. Dalam artian apakah politik kriminal itu masih bisa dipakai untuk Indonesia sekarang dan masa depan. Saat ini, disadari bahwa Indonesia dalam transisi menuju demokrasi. Oleh karena itu, mestinya RKUHP dikontekskan pada masa sekarang, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang mesti di sesuai dengan konteks ini. Pengaturan asas legalitas yang dikecualikan, atau tepatnya disimpangi dalam RKUHP juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum pidana.

3.    Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Menjadi Hukum Formal

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) RKUHP menyebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini
merupakan pengecualian dari asas legalitas. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk
lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Jadi, dapat diketahui salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Pencantuman hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum yang tidak tertulis) ini tidak lain menarik hukum yang tidak tertulis ini menjadi hukum formal. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 ayat (3) RKUHP yang menyatakan:
Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini. Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat akan dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya. Jika terjadi pelanggaran akan ditegakkan oleh pengadilan, pelakunya akan diproses melalui proses formal, baik itu penangkapan, penyidikan, maupun pemidanaan. Pertanyaannya adalah apakah dengan menjadikan hukum yang hidup dalam masyarat menjadi hukum formal (hukum pidana) dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat? Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu disadari bahwa hukum pidana sangatlah berbeda dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama hukum adat. Dalam hukum adat tidak dikenal pembagian hukum yang berupa hukum pidana, tetapi pelanggaran adat. Lagi pula, walaupun tanpa harus ditarik ke dalam hukum formal, seperti KUHP, hukum yang hidup dalam masyarakat ini tetap eksis. Rasa keadilan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan membiarkan masyarakat menegakkan hukumnya sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Alasan lain tim perumus memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 1 ayat (3) RKUHP di antaranya adalah adanya anggapan bahwa masih banyak perbuatan lain yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan jahat tetapi belum tertampung dalam
 RKUHP. Pemikiran demikian ini dapat dipersamakan dengan anggapan masih terdapat
criminal extra ordinaria dalam konsep jaman Romawi Kuno. Dengan kata lain, masih
banyak crimina stellionatus (perbuatan jahat/durjana) yang tidak tertampung KUHP.
Padahal, dalam RKUHP sudah banyak muncul jenis-jenis tindak pidana yang baru, yang
proses kriminalisasinya berdasarkan praktek pengadilan dan dinamika masyarakat. Lalu
pertanyaannya, perbuatan jahat apa yang masih tersisa? Lagi pula, politik kriminal yang
mencantumkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan orang
melakukan tindak pidana akan rentan terjadinya krisis kelebihan kriminalisasi60. Dengan
demikian akan melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang
dikriminalkan.

4.    Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Bukan Mengakomodasi Pluralisme

Pencantuman hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain merupakan suatu bentuk untuk membedakan hukum negara dan hukum bukan negara. Hukum yang hidup dalam masyarakat ini berlaku karena diperintahkan dan diperkenankan oleh negara melalui rumusan RKUHP berdasarkan pertimbangan bahwa dalam kenyataannya memang masih ada sebagian kecil masyarakat yang menerapkan hukum tersebut. Pertimbangan diakomodasinya hukum yang hidup dalam masyarakat ini tidak lain adalah pertimbangan pragmatis untuk mengakomodasi pluralitas budaya Indonesia. Ruang lingkup berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat seperti yang diatur dalam RKUHP ini masih bergantung pada negara, yaitu melalui pembatasan-pembatasan yang
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) RKUHP. Bekerjanya hukum ini bukan bekerja dengan
sendirinya melainkan berdasarkan kontrol negara, yaitu: penerapannya masih berdasarkan pengadilan pidana. Oleh karenanya, berlakunya hukum negara masih sangat dominan dibandingkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang hidup dalam masyarakat ini masih diposisikan sebagai hukum yang nomor dua setelah hokum negara. Karakter pengakuan ini, bisa dikatakan sebagai pluralisme hukum yang lemah. Dalam artian belum mengakomodasi pluralisme hukum secara utuh. Hal lain yang perlu dicermati adalah bahwa dengan dominannya hukum negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini patut diduga pengaturan dalam RKUHP adalah sebagai usaha untuk menjinakkan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada akhirnya hukum yang hidup dalam masyarakat ini akan menjadi hukum negara.

Kesimpulan

Ø Pasal 1 ayat (1) RKUHP menghendaki agar hukum pidana harus ditentukan terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan. Barulah kemudian seseorang bisa
dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukannya setelah ada  peraturan tentang itu. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut tidak lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang diakui negara. Dengan kata lain adalah hukum tertulis. Sementara, hukum yang hidup dalam masyarakat bukanlah hukum yang dibentuk oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, tidak tertulis, dan bukan sebagai peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum yang hidup dalam masyarakat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) RKUHP. Dengan kata lain, terjadi pertentangan satu sama lainnya.
Ø Secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) RKUHP terdapat larangan penggunaan analogi. Tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) ini merupakan analogi yang bersifat gesetz analogi. Dengan demikian, terjadi pertentangan lagi di antara aturan Pasal 1 RKUHP.
Ø Hukum pidana menghendaki adanya pengaturan yang bersifat rinci dan cermat, prinsipini dikenal sebagai prinsip lex certa. Hukum yang hidup dalam masyarakat bukanlahhukum yang dituliskan. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin perumusan delik yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dibuat secara rinci.
Ø Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat ini merupakan sisa-sisa semangat me- Indonesia-kan hukum pidana. Pengakuan masyarakat adat melalui penerapan pidana adat bukanlah pada tempatnya dalam RKUHP, karena hukum adat tidak sejalan dengan nafas hukum pidana yang menghendaki adanya kodifikasi dan unifikasi.
Ø Pengakomodasian hukum yang hidup dalam masyarakat ini, yang penegakannya masih melalui pengadilan dapat menghilangkan esensi hukum adat yang syarat dengan unsure ritual dan religius.
Ø Pengaturan Pasal 1 ayat (3) RKUHP bukanlah suatu bentuk perluasan asas legalitas,
tetapi sebagai kemunduran dan penghilangan makna asas legalitas. Oleh karena itu,
pemberian kemungkinan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat perlu
dihilangkan dalam pengaturan ketentuan hukum pidana.
Ø Pencantuman pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat telah bertentangan
dengan prinsip hukum pidana lex certa yang menghendaki perumusan yang rinci
mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pencantuman hukum yang hidup dalam
masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kesewenangwenangan
dalam penegakan hukum pidana.
DAFTAR PUSTAKA

1.      Artidjo Alkostar, Menggugat Ideologi Hukum RUU KUHP, http://www.kompas.com Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijkanan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, 2002
2.      Bassiouni, M Cherif, Subtantive Criminal Law, 1978
3.      Eva Achjani Zulfa, Ketika Jaman Meninggalkan Hukum, 01 Apr 2003, www.pemantauperadilan.com ELSAM, Background Paper: Timjauan Umum Terhadap Rancangan KUHP Nasional, 2005
4.      Gilisen, John dan Frits Gorle’, Sejarah Hukum: Suatu Pengantar, Refika Aditama Bandung, Januari 2005
5.      Heveman, Roelof H., The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2002
6.      H Abdurrahman, Beberapa Catatan Tentang Asas Legalitas, Makalah yang disampaikan pada Focus Group Discussion tentang Pengaturan Asas Legalitas dalam RKUHP yang di adakan ELSAM di Hotel Ibis Tamarim, 22 Agustus 2005.
7.      Abdurrahman, Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003
8.      I Gede A.B. Wiranata, Hukum adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2005
9.      Kompas, Jumat 18 Agustus 2000, “Demi Keadilan, Penerapan Asas Retroaktif Bisa Diterima” Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan Ketujuh, 2000.
10.  M. Karfawi, Asas Legalitas Dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalahmasalahnya, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987 hlm 9 – 15
11.  Mudzakkir, Pengaturan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP, Makalah dalam Focus Group Discussion Mengenai Pengaturan Asas Legalitas Dalam RKUHP yang diadakan ELSAM, Hotel Ibis Tamarim Jakarta, 22 Agustus 2005
12.  Remmelink, Jan, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003
13.  Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana, Armica Bandung, 1995


{ 0 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (2) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (4) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (72) BAHASA INGGRIS (104) BAHASA JAWA (6) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (2) BISNIS (68) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (1) CARA BELAJAR SABAR (1) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (13) cerpen (23) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (14) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HUKUM (16) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (18) kurikulum (1) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (29) logo (4) lucu (3) makalah (111) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (6) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikankan (653) pendidkan (40) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (558) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (414) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Pengikut