Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** The Hack3r *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (URGENSI, MASALAH DAN SOLUSI PENGATURANNYA)

Diposkan oleh irfan on Kamis, Juli 16, 2009

Pendahuluan
Sorotan pemberitaan media massa elektronik dan cetak terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akhir-akhir ini sangat gencar. Pemberitaan tersebut terkait dengan tersandungnya ketua KPK Antashari Azhar dengan masalah dugaan pembunuhan Nashrudin Zulkarnain yang menyebabkannya berstatus tersangka. Kejadian ini sangat memukul telak perjuangan KPK sebagai instansi pengak Hukum di Indonesia. Pencitraan yang baik terhadap institusi ini seakan pudar dengan gencarnya pemberitaan ini.


Terlepas dari isu ataupun wacana diatas, KPK perlu disokong dan di back-up langkahnya oleh segenap elemen masyarakat maupun organ negara agar pencitraan yang baik ini tidak pudar. KPK sebagai salah satu intitusi penegak hukum khususnya permasalahan yang terkait dengan “Korupsi”, sekitar tahun 2006 yang lalu pernah mengusulkan pembuktian terbalik dalam RUU KUHP 2006. Dan bahkan sejak tahun 2004 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pembuktian Terbalik. Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, perpu ini dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Walaupun pada dasarnya sejarah mencatat wacana seperti ini pernah muncul sekitar tahun 1971.
Usulan-usulan yang dihembuskan KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi ini ada hambatan-hambatan yang harus dilalui, yang dimana hal tersebut perlu kita pahami bersama, hal tersebut adalah : Pertama, Hukum Acara Pidana digunakan dalam proses kejahatan korupsi, khususnya dalam hal pembuktian adalah UU no 8 Tahun 1981, Undang-undang tersebut tidak mengenal asas pembuktian terbalik. Kedua, Asas ini sangat menusuk Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas “Presumption Of Innocence” atau asas praduga tak bersalah. Ketiga, Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan :“Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.”
Dari dua hal diatas kiranya dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu, Bagaimana urgensi, masalah dan solusi pengaturan penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi ?

1. Urgensi penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi
Bicara tentang urgensi penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi pemikiran kita minimal tertuju pada kegunanaannya untuk meminimalisir korupsi yang ada di negeri ini dan finalnya untuk memberantas korupsi dari akar-akarnya. Arti penting yang lain adalah : Pertama, Asas pembuktian terbalik perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengimbangi undang-undang yang mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka. Sebab, undang-undang tersebut tidak match dengan sistem hukum pidana yang kita miliki saat ini. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ini belum bisa membuat tuntutan jika ada pejabat yang harta kekayaannya terindikasi tidak wajar. Itu kelemahan dalam sistem hukum kita. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diakomodasi, tetapi tidak fungsional. Bahkan terhadap para penyelengara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan, KPK tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh paling jelas adalah mantan anggota Komisi Yudisial Irawady Joenus yang tertangkap tangan menerima suap pun, tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.


2. Permasalahan yang timbul atas penerapan asas pembuktian terbalik
Pada dasarnya diatas sudah sedikit diuraikan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, hakim masih merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam UU no 8 Tahun 1981 khususnya dalam hal pembuktian. Maka dalam makalah ini agar mudah dipahami akan saya mulai dari sejarah asas pembuktian terbalik, lalu saya lanjutkan dengan sistematika pengaturan dalam KUHAP dan akan diakhiri dengan permasalahan yang timbul akibat penerapan asas terrsebut.
Pertama, Sejarah “Asas Pembalikan Beban Pembuktian”. Pengucapan istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat , dari sisi bahasa dikenal sebagai omkering van het bewijslat atau reversal burden of proof yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “pembalikan beban pembuktian”. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak. yang pada dasarnya beban pembuktian Universalnya berada pada pundak penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kehususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa.
Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik”.
Kedua, “sistematika pengaturan dalam KUHAP”. Dalam perkara pidana pengaturan masalah system pembuktian sesungguhnya sangatlah jelas. Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.
Berdasarkan teori dan alat bukti menurut Hukum Pidana Formal diatur pada Bab XVI bagian keempat pasal 183 sampai pasal 232 KUHAP. Pada KUHAP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan Pembuktian Negatif berdasarkan undang-undang atau Negatief Wettelijk Overtuiging. Dengan dasar teori Negatief Wettelijk Overtuiging ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” Sedang yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut pasal 184 KUHAP, yaitu :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Bukti Surat.
d. Bukti Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
Dalam sistem Hukum Pidana Formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian ada atau tidaknya pidana yang dilakukan terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan :
“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan pasal 183 KUHAP maka penuntutan suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum dua alat bukti untuk menentukan apakah seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Jadi sebagai suatu lex generalis, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum.
Bagaimana dengan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) ? TPK merupakan pengecualian dan memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hakim Pidana Materiil maupun Formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bahagian dari hukum pidana formil mengalami perubahaan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-undang no 31 tahun 1999.
Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ayat 1,2,3,4 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau shifting of burden of proof belum mengarah pada reversal of burden of proof (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu) . Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum.
Dalam Undang- undang No. 31 tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat pada pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahannya.
Ketiga, “permasalahan yang timbul akibat penerapan asas pembuktian terbalik”. Minimal dari penerapan asas pembuktian terbalik saya mencatat ada tiga permasalahan yaitu :
a. Hukum Acara Pidana digunakan dalam proses kejahatan korupsi, khususnya dalam hal pembuktian adalah UU no 8 Tahun 1981, Undang-undang tersebut tidak mengenal asas pembuktian terbalik hal ini terbuki dari uraian diatas.
b. Asas ini sangat menusuk Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas “Presumption Of Innocence” atau asas praduga tak bersalah. Asas ini menghendaki apapun status pelaku kejahatan baik tersangka maupun terdakwa apabila hakim belum menjatuhkan putusan terbukti bersalah maka dia tidak patut untuk dipersalahkan. Lihat pasal 17 dan 18 UU No 3 tahun 1971 dan pasal 37 UU No 31 1999, menurut Andi Hamzah pasal-pasal tersebut ketentuannya mendesak “asas presumtion of Innocence”
c. Asas pembuktian terbalik menyimpangi pengaturan yang ada didalam KUHAP.
Solusi pengaturan Asas pembuktian terbalik
Perlu diketahui Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi bangsa ini juga telah memuat ketentuan me¬ngenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (freez¬ing), perampasan (seizure), dan penyitaan (confiscation) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III). Pasca ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam UU nomor 31 tahun 1999.
Sehingga solusi yang tepat adalah penguatan perlawanan terhadap korupsi dengan format penuangannya dalam bentuk pengaturan dalam per-undang-undangan untuk menjamin kepastian dan keadilan hokum, serta mengahrmonisasikan pengaturannya secara jelas sehingga dengan pegaturan yang jelas akan teranglah letak hubungan hokum yang memuat Hak dan Kewajiban dalam sub system hukum.


DAFTAR PUSTAKA

1) Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : PT sinar Grafika
2) Martiman Prodjohamidjojo, 2001. Penerapan Pembuktian terbalik dalam delik korupsi, Bandung : CV Mandar Madju, Cetakan I
3) Jurnal komisi hukum nasional vol. 7, n0. 2, maret-april 2007, jakarta.
4) Tempo Interaktif, KPK Minta Perpu Pembuktian Terbalik, 21 Desember 2004

{ 1 komentar... read them below or add one }

Anonim mengatakan...

It shows how well you understand this subject.
Bookmarked this page, thanks god someone that actually
knows what they are talking about – thank you!
My weblog : Man With A Van In London

Poskan Komentar

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (2) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (4) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (72) BAHASA INGGRIS (104) BAHASA JAWA (6) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (2) BISNIS (68) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (1) CARA BELAJAR SABAR (1) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (13) cerpen (23) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (14) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HUKUM (16) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (18) kurikulum (1) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (29) logo (4) lucu (3) makalah (111) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (6) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikankan (653) pendidkan (40) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (558) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (414) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Pengikut